CATATAN POLITIK SENAYAN
Memahami dan Mendukung Kebijakan Presiden Memulihkan Perekonomian
Senin, 24-02-2025 - 16:14:26 WIB
Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI 2024-2029.
Baca juga:
   
 

Jakarta - UNTUK mewujudkan Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto telah memulai kerja nyata memperbaiki kerusakan perekonomian nasional pada berbagai sektor dan sub-sektor. Untuk target itu, Presiden telah merumuskan sejumlah kebijakan. Selain memberi kesempatan pemerintah untuk bekerja, dukungan dari semua elemen bangsa sangat dibutuhkan. Termasuk dukungan terhadap pembentukkan super holding Danantara yang diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa sektor perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja, dank arena itu butuh perhatian bersama. Ibarat mesin, perekonomian nasional saat ini masih mengalami kerusakan di berbagai sektor dan sub-sektor. Akibatnya, per kinerja, perekonomian negara tidak dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dari aspek kemampuannya menyerap angkatan kerja. Sudah jutaan angkatan kerja kini menyandang status pengangguran terbuka.

Bahkan, berita atau informasi tentang pabrik maupun perusahaan yang tutup atau berhenti beroperasi terus menjejali ruang publik. Memasuki pekan ketiga Februari 2024, perhatian publik tertuju pada suasana sedih yang sedang menyelimuti para pekerja PT Danbi International di Garut, Jabar. Produsen bulu mata yang menampung lebih dari 2.000 pekerja ini berhenti beroperasi karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Para karyawati meratapi Kenyataan pahit ini.

Selang beberapa hari kemudian, muncul  berita tentang PT Sanken Indonesia yang  juga akan berhenti berproduksi mulai Juni 2025. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 400 karyawan untuk memproduksi komponen elektronik SMPS (switch mode power supply) di Cikarang. Inilah sepotong gambaran tentang kerusakan perekonomian nasional hari-hari ini.  

Apa yang terjadi pada PT Danbi dan PT Sanken Indonesia hanya memperpanjang daftar pabrik dan perusahaan di dalam negeri yang telah berhenti beroperasi. Namun, gambaran komprehensif tentang kerusakan itu bisa menimbulkan rasa takut. Sebelumnya, perhatian publik tertuju ke persoalan pailit-nya PT Sritex dan sejumlah perusahaan tekstil lainnya, termasuk PT Sepatu Bata yang juga telah berhenti berproduksi. Banyak perusahaan yang memproduksi ragam produk manufaktur, termasuk di Cibaduyut, telah gulung tikar. Dari 64,2 juta unit usaha yang pernah dibangun pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sekitar 48,6 persen sudah dinyatakan bangkrut.
 
Akibatnya bisa dilihat dan dimaknai dari Data Badan Pusat Statistik (BPS). Per Agustus 2024, BPS menyebutkan bahwa total pengangguran mencapai 7,47 juta. Namun, jumlah rielnya dipastikan lebih besar dari angka itu. Kecenderungan ini bisa dilihat pada menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Jika pada 2019 masih berjumlah 57,33 juta, total kelas menengah sudah menurun pada 2024 menjadi 47,85 juta.

Seperti itulah potret kerusakan sektor perekonomian nasional dengan segala eksesnya yang harus dihadapi dan disikapi oleh administrasi pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo. Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo peduli dan fokus pada masalah ekonomi. Dia, misalnya, memerintahkan para menteri ekonomi untuk mencari jalan menyelamatkan PT Sritex. Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM, Presiden menghapus utang macet bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp.14 triliun.

Tidak berhenti sampai di situ, Presiden Prabowo terus merumuskan strategi  dan mencari jalan-jalan baru untuk memulihkan kinerja perekonomian nasional. Presiden, antara lain, sampai pada kebijakan pembatasan Devisa Hasil Ekspor, Kebijakan pembentukan Bank Emas  (Bullion Bank) hingga mengonsolidasi kekuatan badan usaha milik negara (BUMN) dengan membentuk Danantara  sebagai sumber kekuatan investasi nasional.

Rumusan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo merupakan wujud nyata dari semangat ekonomi berlandaskan konstitusi. Tentu saja berfokus pada kesejahteraan rakyat, pengelolaan sumber daya alam yang optimal, dan pemerataan pembangunan. Diyakini bahwa beberapa kebijakan ekonomi itu dapat menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan berkeadilan.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan  memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo dapat dicirikan sebagai kebijakan pro rakyat, pro konstitusi, dan pro keadilan sosial. Kebijakan ini diyakini dapat menjawab dan mengatasi ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2023, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pendapatan dan akses layanan dasar. Melalui penerapan kebijakan ekonomi yang inklusif, Presiden Prabowo berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Program pengembangan ekonomi lokal yang diarahkan pada peningkatan kapasitas UMKM, misalnya, menjadi salah satu cara yang dipilih Presiden Prabowo untuk menjamin akses ekonomi yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui dukungan pembiayaan dan pelatihan yang tepat, Presiden yakin UMKM dapat berkontribusi lebih besar bagi produk domestik bruto (PDB) negara.

Ciri lain dari kebijakan ekonomi Presiden Prabowo adalah selalu berpijak pada konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berpijak pada konstitusi, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang. Sebaliknya, setiap kebijakan ekonomi harus juga memberikan manfaat yang besar bagi semua elemen masyarakat.

Misalnya, kebijakan tentang pembatasan devisa hasil ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil ekspor dapat digunakan secara optimal untuk membangun perekonomian nasional. Dengan melakukan pembatasan, pemerintah berusaha untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada devisa asing dan meningkatkan penggunaan sumber daya ekonomi lokal.

Kebijakan lain yang merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo menerapkan pasal 33 UUD 1945 adalah pembentukan Bank Emas atau Bullion Bank. Bank Emas fokus pada pengelolaan aset emas milik negara. Kebijakan ini bertujuan memfasilitasi akses masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi dan tabungan yang aman. Menurut Data Kementerian ESDM, produksi emas Indonesia mencapai 120 ton pada tahun 2024. Dengan adanya Bank Emas, nilai tambah dari pengolahan emas diperkirakan akan meningkat sebesar 30 persen pada tahun 2025.

Untuk memperkuat pondasi perekonomian nasional itu, pilihan kebijakan dan pendekatan yang dirumuskan Presiden Prabowo relevan dengan perubahan zaman yang saat ini sarat dengan ketidakpastian. Dari rangkaian kebijakan itu, terkandung pula ajakan dari Presiden Prabowo kepada seluruh elemen bangsa untuk secara bertahap mau menunjukan keberanian membangun kemandirian.

Langkah awal membangun kemandirian itu adalah memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi pada sektor perekonomian nasional saat ini. Tak hanya memberi kesempatan kepada pemerintahannya untuk mulai bekerja, tetapi Presiden Prabowo juga sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen Bangsa.

Oleh : Bambang Soesatyo.
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com