SAPA Tantang Pemerintah Aceh Tinjau Ulang Kebijakan Perbankan Syariah
Senin, 10-02-2025 - 23:14:19 WIB
Baca juga:
   
 

Banda Aceh - Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, dengan tegas menyoroti dampak negatif kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh.

Menurutnya, alih-alih membawa manfaat, perbankan syariah tunggal ini justru merugikan masyarakat, terutama kalangan miskin dan pelaku usaha kecil.

Konversi penuh perbankan di Aceh ke sistem syariah yang menyebabkan pengusiran bank konvensional dari Aceh kini semakin menampakkan dampak buruknya.

Bukan hanya dari sisi pelayanan yang buruk, tetapi juga penghambatan akses ekonomi masyarakat serta minimnya transparansi tanggung jawab sosial (CSR) dari BSI.

"Sejak BSI menjadi satu-satunya bank di Aceh, kita justru menyaksikan banyak persoalan. Pelayanan semakin buruk, UMKM kesulitan dan yang lebih parah, kita tidak tahu apakah BSI benar-benar berkontribusi untuk masyarakat atau hanya mengejar keuntungan semata. Kami sudah meminta laporan CSR BSI 2024, tapi hingga kini belum diserahkan. Apa yang mereka sembunyikan?" tegas Fauzan Adami, Senin (10/2/2025).

Menurut Fauzan, perbankan seharusnya menjadi pilar ekonomi yang membantu rakyat kecil dan UMKM berkembang. Namun, sejak bank-bank konvensional dihapus, masyarakat justru menghadapi semakin banyak kendala dalam memperoleh layanan keuangan.

"Di mana keberpihakan BSI kepada masyarakat? Apakah mereka benar-benar membantu pelaku usaha kecil? Jika memang ada program sosial atau dana CSR yang mereka salurkan, seharusnya diumumkan secara terbuka agar publik tahu dan bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.

Kritik juga diarahkan kepada buruknya layanan BSI yang kerap dikeluhkan masyarakat. Mulai dari antrian panjang di kantor cabang, jumlah ATM yang terbatas, hingga gangguan layanan digital banking yang berulang kali terjadi, semakin memperburuk keadaan ekonomi masyarakat.

"Aplikasi mobile banking BSI kembali bermasalah. Ini bukan kali pertama. Sebelumnya, masyarakat Aceh juga sudah mengalami kejadian serupa. Bayangkan pedagang yang ingin membeli barang, atau pengusaha yang harus membayar gaji karyawan, tapi semua tertahan karena sistem bank bermasalah. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, ini bencana bagi ekonomi Aceh!" tegasnya.

Selain masalah pelayanan, Fauzan menilai bahwa kebijakan penghapusan bank konvensional di Aceh adalah keputusan gegabah yang merusak ekonomi daerah. Dengan tidak adanya persaingan perbankan yang sehat, masyarakat dipaksa menggunakan satu bank dengan pelayanan yang justru tidak profesional.

"Dulu masyarakat bisa memilih layanan perbankan sesuai kebutuhan mereka. Sekarang dipaksa hanya menggunakan BSI yang pelayanannya buruk. Apa hasilnya? Ekonomi Aceh semakin merosot, kemiskinan meningkat, dan rakyat kesulitan mengembangkan usaha mereka," katanya.

Ia juga menduga bahwa ada kepentingan tertentu di balik kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan ini lebih menguntungkan segelintir elite daripada memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Kita menduga ada pihak tertentu yang bermain di balik kebijakan ini. Pejabat-pejabat Aceh terlalu gegabah dalam mengambil keputusan tanpa memikirkan dampak bagi rakyat. Ini bukan keputusan yang membangun, tetapi keputusan yang merusak," tegasnya.

Akibat dari kebijakan ini, beberapa bank besar yang sebelumnya hadir di Aceh, seperti BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, hingga Panin, diusir begitu saja. Bahkan bank-bank syariah lain yang lebih dulu eksis di Aceh, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, juga dipaksa tutup dan digabungkan ke dalam BSI.

"Ini kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Bank-bank syariah yang sudah ada justru ditutup dan digantikan dengan satu bank tunggal. Dampaknya, ekonomi Aceh semakin terpuruk. Ketika ekonomi terhambat, rakyat jatuh miskin, kriminalitas meningkat, anak-anak Aceh jadi korban eksploitasi, dan banyak yang terjerumus ke dalam praktik-praktik ilegal hanya demi bertahan hidup. Lalu siapa yang mau bertanggung jawab?" tandasnya.

Menurutnya, ekonomi Aceh yang dulu berkembang dengan kehadiran banyak bank kini mengalami kemunduran signifikan. Banyak sektor usaha terdampak, dari toko-toko yang dulu disewakan untuk kantor cabang bank hingga usaha kecil seperti warkop dan UMKM yang menggantungkan diri pada aktivitas ekonomi di sekitar bank.

"Dulu, ketika banyak bank hadir di Aceh, ekonomi bergerak dinamis. Banyak toko disewa untuk kantor cabang, UMKM tumbuh di sekitarnya. Sekarang? Semua itu hilang. Kita kehilangan daya saing, dan Aceh semakin terperosok ke dalam kemiskinan," pintanya.

SAPA meminta pemerintah Aceh untuk meninjau ulang kebijakan monopoli perbankan ini dan memastikan bahwa perbankan di Aceh benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan hanya segelintir pihak.

(Rifai).




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com