Jakarta - Duta Besar RI untuk PBB periode 2004 - 2007, Prof Makarim Wibisono mengungkapkan, Indonesia harus medukung dan terus mengaungkan keputusan  International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC) untuk menekan Israel. Selain itu, diperlukan juga strategi baru untuk mendukung kemerdekaan Palestina pasca gencatan senjata.

Sebagaimana diketahui, pada sidang tanggal 21 November 2024, ICC mengumumkan penangkapan kepada  Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dan  Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant dengan tuduhan sebagai penjahat perang

"Ini adalah pertama kalinya pemimpin Israel, yang sebelumnya didukung oleh negara-negara Barat, akan ditangkap atas tuduhan kejahatan perang," kata saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk "Peran Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Negara Palestina" yang berlangsung di Hotel Aston, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Sedangkan pada 30 Januari 2025 lalu, lanjutnya, ICC mengeluarkan keputusan yang menyatakan Pendudukan Israel atas Palestina dinyatakan sebagai tindakan unlawful.

Selain itu, Israel diminta mengakhiri pendudukannya secepat mungkin dan berkewajiban memperbaiki kehancuran yang terjadi di Palestina.

keputusan lainnya, Israel juga diminta harus menghentikan pembangunan pemukiman baru dan negara-negara lain tidak boleh mengakui atau membantu Israel dalam pendudukannya atas wilayah Palestina.

Negara-negara Eropa seperti Swedia, Irlandia, Spanyol, dan Prancis mulai menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Generasi muda di Amerika Serikat, termasuk para mahasiswa, semakin banyak yang mendukung perjuangan Palestina.

"Kita harus memanfaatkan keputusan ICJ dan ICC terkait penangkapan Netanyahu dan Gallant serta legalitas pendudukan Israel tersebut untuk menekan Isreal dan negara pendukungnya," kata Prof Makarim .

Selain itu, Indonesia harus mendorong terbentuknya koalisi negara-negara Selatan untuk memantau kepatuhan Israel terhadap keputusan ICJ dan memastikan rekomendasinya menjadi bagian dari perjanjian damai.

"Kita juga harus mengembangkan strategi diplomasi global baru yang melibatkan lebih banyak negara secara multilateral dengan dukungan kekuatan regional. Ini dapat beroperasi di bawah Gerakan Non-Blok untuk membawa perspektif baru dalam proses perdamaian," ungkapnya.

Sedangkan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI,  Dr. Abdul Kadir Jailani mengungkapkan fokus utama Indonesia saat ini adalah bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza.

"Rekonstruksi Gaza harus melibatkan warga Palestina sendiri dan tidak boleh menjadi agenda negara lain. Bantuan internasional perlu disalurkan langsung kepada Palestina," katanya.

Selain itu, Indonesia harus mengaungkan solusi dua negara. Apalagi saat ini 146 negara telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

"Palestina sendiri telah menerima solusi dua negara, meskipun Hamas menolaknya. Namun Israel tidak pernah menyetujui solusi dua negara tersebut," ujar Abdul Kadir.

Sedangkan  Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengungkapkan bahwa momen gencatan senjata ini harus digunakan untuk menekan Israel. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan keputusan International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC) yang telah memutuskan bahwa para pemimpin Israel harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

"Bisa kita lihat bahwa upaya Indonesia dan masyarakat internasional tersebut berhasil menekan Israel, sehingga Israel kehilangan legitimasi moral. Ini adalah momen yang pas untuk terus mendorong dimulainya pembicaraan damai menuju solusi dua negara," kata politisi PKS yang akrab disapa HNW ini.

Sementara itu Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengungkapkan, Palestina adalah satu-satunya negara dalam Konferensi Asia Afrika yang belum merdeka. Ini adalah fakta yang seharusnya semakin memacu kita untuk terus mendukung perjuangan mereka.

"Kita tidak boleh berhenti mengingat Palestina. Ini adalah sebuah kewajiban, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan," katanya.

Dukungan terhadap Palestina, lanjut dia, harus terus dikembangkan, baik melalui diplomasi, tekanan politik, maupun gerakan ekonomi seperti Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap pihak-pihak yang mendukung pendudukan ilegal di Palestina.

"Kita juga harus memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang saat ini sangat membutuhkan dukungan. Perjuangan ini tidak boleh berhenti, karena sejak tahun 1948 hingga saat ini, mereka terus berjuang demi hak dan kemerdekaan mereka," tambahnya.

(As).