Jayapura - Terjadi Pemalangan pintu masuk menuju tempat Pemakaman Buper Waena oleh pemilik hak ulayat tanah adat, baik Pekuburan Umum Muslim, maupun Pekuburan Umum Kristen.

Menurut Laode (bukan Nama sebenarnya), seak tanggal 20 Desember 2024 kata seorang pekerja pengalian makam menyebutkan,  "Sudah 10 hari ini kami  tidak bisa bekerja,  kami hanya datang  absen dan duduk-duduk  menunggu jam pulang baru kita pulang," ucap Laode
kepada awak media.

"Kami tidak dapat melakukan aktifitas kerja penggalian makam  karena dilarang oleh pemilik hak Ulayat, lagian ada keluarga  yang datang menanyakan tempat untuk pemakaman sanak saudaranya yang meninggal dunia. Kami katakan tidak bisa sebab dilarang oleh pemilik hak Ulayat Tanah Adat," jelas Laode.

Menurut Laode beberapa hari lalu mereka masih palang menggunakan sirtu dan batang pohon bambu kuning  tetapi hari ini kami datang pagi hari di tanggal 31 Desember 2024 Pemalangan sudah  dilakukan dengan menggunakan semen dengan batu yang berbentuk Pondasi Rumah  membentangi ruas jalan, ditambah batang pohon  Bambu dan pagar yang dipalang  melintang dengan menggunakan kayu dan papan yang ditancap di bagian belakang
dengan  dua buah spanduk yang bertuliskan Larangan melakukan aktivitas di atas tanah hak Ulayat pemilik tanah adat suku Kaigere.

Sebagaimana bunyi tulisan pada spanduknya "TPU di Buper Waena Dipalang oleh Rode M Kaigere (Anak Kandung Antonius Kaigere) selaku kepala tanah adat suku Kaigere, berdasarkan surat pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah  adat (29 Desember 2023)
Dasar Kedua saya cucu kandung Amos Oechere / Kaigere selaku kepala Adat Asei Kecil (Surat Belanda 1951);
Dasar ketiga  SP2HP (Polda Papua) Nomor; B/245/V/ RES.1.2/2024 Ditreskrimum.

"Pemerintah Kota Jayapura segera selesaikan hak ulayat, dasar dokumen sudah saya serahkan, kalau tidak segera kosongkan tanah Hononso Alino".

Demikian bunyi tulisan pada spanduk yang memalangi  ruas jalan masuk di TPU Buper Waena dan  Oleh sebab itu dihimbau kepada Pemkot dalam hal ini Dinas yang bertanggung jawab atas pemakaman di Kota Jayapura ( Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota)  Jayapura, untuk segera selesaikan permasalahan  yang ada  secepatnya dengan Pemilik  Hak Ulayat Tanah  Adat tersebut sehingga aktivitas pemakaman,  dapat berjalan secara normal kembali.

(Vicky R).