Aliansi Gerakan Peduli Hukum (AGPH) Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Mangkrak
Selasa, 31-12-2024 - 18:03:22 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Aliansi Gerakan Peduli Hukum (AGPH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan sejumlah kasus korupsi mangkrak yang merugikan negara triliunan rupiah. AGPH menilai KPK lebih fokus menangani kasus korupsi “recehan” dan kurang memiliki nyali dalam menuntaskan kasus korupsi kelas kakap.

Pada Senin, 30 Desember 2024, AGPH mendatangi kantor KPK pukul 09.00 WIB untuk melakukan konferensi pers. Christian Adrianus Sihite, SH, didampingi rekan-rekannya, Prabu Sutisna, SH, Noberianus Samosir, SH, Dias U.S.H., dan ReVa Oktavia Christian, menjelaskan tujuan kedatangan mereka.

“Kedatangan kami ke KPK untuk memasukkan laporan kasus korupsi mangkrak yang belum disentuh, bahkan tidak diselesaikan secara serius oleh KPK. KPK hanya memilih kasus korupsi ‘recehan’ yang cepat diselesaikan. Lantas, kenapa kasus-kasus korupsi besar dibiarkan begitu saja?” ujar Christian.

AGPH secara resmi mengajukan laporan yang diterima petugas pelayanan bagian register dengan nomor register :-/56/200, nomor surat: 008/Permohonan/XII/2024, jumlah dokumen 1, dan diterima pada tanggal 30 Desember 2024 pukul 10.16 WIT. Laporan tersebut diberi stempel dan tanda tangan oleh An Bunga.

AGPH berharap laporan resmi mereka dapat ditanggapi serius oleh pimpinan KPK. Mereka menginginkan agar pada tahun 2025, kasus korupsi mangkrak dapat diselesaikan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. AGPH menyatakan dukungan penuh terhadap KPK dalam membongkar korupsi mangkrak.

Noverianus Samosir, dari AGPH, menambahkan bahwa KPK harus menuntaskan kasus korupsi mangkrak seperti:

*Dugaan korupsi Bank Century
*Dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Indonesia
*Dugaan suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu
*Dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Kementerian Kesehatan
*Dugaan korupsi suap pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut
*Dugaan korupsi Hambalang
*Dugaan korupsi Garuda Indonesia
*Dugaan 150 laporan analisis PPATK dari kasus pertambangan hingga pemerintahan
*Dugaan korupsi pertambangan
*Dugaan gratifikasi mantan anak pejabat negara
Kasus pemilik tambang Maluku Utara atas TPPU eks Gubernur Maluku Utara Dan kasus korupsi mangkrak lainnya
Samosir menegaskan bahwa KPK harus mengedepankan aspek independensi dalam menangani perkara korupsi di Indonesia, bukan berdasarkan pertimbangan politik.

AGPH juga menegaskan bahwa meskipun KPK telah menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3), bukan berarti kasus tersebut dianggap selesai. Pasal 40, ayat 4, menyebutkan bahwa pimpinan KPK masih dapat membatalkan SP3 dengan alat bukti baru dan putusan pengadilan. Artinya, KPK tidak boleh berdiam diri dan harus terus melakukan investigasi atau mencari informasi dan alat bukti baru karena SP3 bersifat sementara, bukan putusan final atau inkrah.

AGPH berharap dengan adanya desakan ini, KPK dapat meningkatkan kinerja dalam pemberantasan korupsi dan menuntaskan kasus-kasus mangkrak yang telah lama menjadi sorotan publik.

 (Eko/Arfah)




 
Berita Lainnya :
  • Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
  • Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
  • Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
    02 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    03 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    04 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    05 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    06 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    07 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    08 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    09 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    10 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    11 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    12 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    13 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    14 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    15 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    16 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    17 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    18 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    19 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    20 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    21 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    22 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com