Kades Berangkat Bimtek, Camat Bukit Malintang No Komen
Jumat, 20-12-2024 - 16:43:47 WIB
Bentuk undangan Bimtek.
Baca juga:
   
 

Madina - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif merupakan ujung tombak pembangunan di tingkat lokal.

Sebagai pemimpin masyarakat, Kepala Desa memiliki tanggung jawab besar untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan yang di danai oleh Dana Desa (DD).

Semangat UU No. 6/2014 menempatkan kepala desa sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat, bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah.

Namun, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan untuk para Kepala Desa se-Kabupaten Mandailing Natal (Madina) baru-baru ini menuai sorotan tajam.

Ketua GM GRIB Jaya Mandailing Natal, Sutan Paruhuman Nasution, menilai ada kejanggalan dalam pelaksanaan Bimtek tersebut.

*Kejanggalan Bimtek yang Disorot*

Kegiatan Bimtek ini dianggap simpang siur. MAHDI GULTOM, Camat Bukit Malintang, saat di konfirmasi melalui WhatsApp (WA) mengatakan, "Saya tidak ada Komen adinda terkait Bimtek," Balas Camat melalui WA.

Pendamping desa pun mengaku tidak mendapat pemberitahuan. Di sisi lain, beberapa kepala desa mengaku diperintahkan oleh camat untuk mengikuti Bimtek tersebut.

Sutan mengungkapkan bahwa banyak kepala desa merasa kegiatan ini terkesan dipaksakan.

Dari data yang diperoleh, sejumlah poin kejanggalan sebagai berikut:
 
1. Instruksi wajib 1 peserta per desa tanpa persetujuan kepala desa.
2. Biaya Bimtek yang tidak transparan dengan durasi kegiatan 5 hari.
3. Kepala desa diminta merubah APBDesa untuk menanggung biaya Bimtek.
4. Panitia Bimtek terdiri dari beberapa lembaga yang tidak jelas.
5. Lokasi Bimtek dibagi per kecamatan tanpa koordinasi jelas.

*Desakan untuk Membatalkan Bimtek*

Kepala Dinas PMD Mandailing Natal mengaku mengetahui keberadaan Bimtek tersebut, tetapi tidak memberikan jawaban tegas terkait berbagai kejanggalan yang muncul.

Sutan Paruhuman Nasution mendesak agar Bimtek ini dibatalkan, mengingat dugaan intervensi yang merugikan Kepala Desa dan potensi penyalahgunaan dana desa oleh oknum tertentu.

Menurut Sutan, dana desa harus dikelola sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya.

Hingga saat ini, ia terus mendorong Kepala Dinas PMD untuk mengambil tindakan tegas demi melindungi kepala desa dari potensi tekanan dan manipulasi.

Kegiatan seperti Bimtek seharusnya menjadi sarana penguatan kapasitas kepala desa, bukan menjadi beban atau bahkan ajang penyalahgunaan dana.

Pemerintah daerah diharapkan segera mengevaluasi dan memastikan transparansi dalam setiap kegiatan yang melibatkan kepala desa.

(Magrifatullah).




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com