Jakarta - Untuk mengatasi ‘Stunting’ penting adanya keterpaduan program kependudukan seperti pengendalian angka kelahiran dan perencanaan keluarga dengan program perbaikan gizi masyarakat. Keterpaduan data ini diperlukan untuk mengatasi 8,6 juta dari 75 juta keluarga yang beresiko ‘Stunting’.
 
Hal ini disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Dr. Wihaji saat dirinya mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, Jakarta (12/12/2024).
 
Dua lembaga pemerintah dalam pertemuan tersebut membahas berbagai strategi untuk mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan program peningkatan gizi nasional. Fokus dari kolaborasi adalah penguatan kerja sama lintas sektor guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
 
Dalam kesempatan itu, Wihaji menawarkan pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan gizi. Ditegaskan komitmen kementeriannya untuk mengoptimalkan tenaga lini lapangan, seperti penyuluh KB, dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

"Kita bersinergi dengan BGN, karena kekuatan Kemendukbangga adanya di data keluarga dan tenaga lini lapangan," ujarnya.
 
Dadan Hindayana merasa senang bisa mengadakan pertemuan dengan pihak Kemendukbangga. Pertemuan tersebut dikatakan seperti gayung bersambut. Dikatakan, BGN mengapresiasi perhatian Kemendukbangga terhadap masalah kependudukan, isu gizi, dan makan bergizi gratis.
 
Diungkap tantangan kependudukan di Indonesia semakin kompleks. "Yang miskin menghasilkan banyak anak, sedang yang kaya kekurangan anak. Ini tantangan besar, ini perlu kolaborasi Kemendukbangga dan BGN menjadi sangat strategis," katanya.
 
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Wamendukbangga Ratu Isyana Bagoes Oka dan Jajaran Eselon I itu menghasilkan kesepakatan rencana strategis untuk mengatasi tantangan gizi di Indonesia. Salah satu langkah konkret adalah memperkuat edukasi kepada keluarga muda tentang pentingnya asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui. Selain itu, program peningkatan akses makanan bergizi melalui kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi prioritas.
 
Kolaborasi Kemendukbangga dan BGN menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang holistik, menggabungkan aspek kependudukan dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Kolaborasi antara Kementerian Kependudukan dan Badan Gizi Nasional diharapkan mampu menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
 
 (Ardi W).