Ditjen Bina Adwil dengan BIG Koordinasi Tingkatkan Kepastian Hukum Batas Wilayah
Selasa, 10-12-2024 - 10:27:20 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Sebagai upaya memperkuat sinergi pemutakhiran garis batas wilayah administrasi dan keselarasan data nama rupabumi, Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil Kemendagri menggelar Koordinasi dan Sinergitas Pemetaan Batas Wilayah dan Penamaan Rupabumi di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung H.

Dalam sambutannya, Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi,
Dr.-Ing Khafid menyampaikan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, pihaknya telah melakukan pendetailan garis batas daerah berbasis data citra resolusi tinggi. Langkah ini, menurutnya, menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merevisi Permendagri terkait batas wilayah yang sudah tidak relevan.

“Kami mencatat perlunya keterlibatan aktif Kementerian ATR/BPN dalam menyediakan data PTSL guna mendukung penarikan garis batas daerah. Selain itu, dibutuhkan kebijakan teknis yang mengakomodir penetapan batas kelurahan dan kecamatan,” ujar Khafid.

Khafid juga menyoroti tantangan yang perlu diatasi bersama, seperti ketiadaan pedoman mekanisme teknis untuk penegasan batas kelurahan, sinkronisasi program penetapan batas antar-OPD, serta kebutuhan sistem monitoring terpadu dalam pengawasan dan pelaporan.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP, MA menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Informasi Geospasial dan Kemendagri untuk memastikan kepastian hukum batas wilayah yang mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. “Kolaborasi ini tidak hanya menyasar batas darat dan laut, tetapi juga kolaborasi dan sinkronisasi data dan kebijakan penamaan rupabumi. Dengan sinergi ini, kami optimistis dapat menyelesaikan sengketa terkait penetapann status wilayah administrasi serta mendukung pengambilan keputusan strategis pemerintah,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Toponimi turut menyampaikan komitmen untuk menyelaraskan data nama rupabumi dengan Kepmendagri 100 Tahun 2022 yang saat ini dalam proses pemutakhiran dan berharap proses ini dapat selesai tahun 2024, sehingga perbedaan data yang muncul akibat moratorium dapat segera teratasi. Kasubdit Batas Antar Daerah juga mendukung keberlanjutan program pendetailan garis batas yang menurutnya telah membantu Tim PBD Pusat dalam menyelesaikan permasalahan batas wilayah yang berubah.

Dengan kesepakatan pada rapat ini diharapkan dapat mempercepat langkah-langkah strategis dalam pemutakhiran data, pelaksanaan kebijakan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penegasan batas wilayah administrasi dan penamaan rupabumi.




 
Berita Lainnya :
  • Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
  • Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
  • Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
    02 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    03 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    04 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    05 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    06 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    07 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    08 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    09 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    10 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    11 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    12 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    13 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    14 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    15 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    16 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    17 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    18 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    19 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    20 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    21 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    22 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com