Surabaya - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama United States Agency for International Development (USAID) dengan program melingkupi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) berkolaborasi memperkuat replikasi inovasi di daerah. Upaya ini dilakukan guna mendukung percepatan pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata.

Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat membuka kegiatan Seminar Nasional Menumbuhkan Budaya Inovasi Daerah melalui Replikasi Inovasi Daerah secara Berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Ballroom Hotel Mercure Surabaya pada Rabu, 4 Desember 2024.

Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, replikasi inovasi daerah merupakan langkah penting untuk mempercepat transformasi sosial dan ekonomi melalui adaptasi solusi yang telah terbukti efektif. “Replikasi inovasi tidak hanya sebatas menyalin solusi, tetapi juga melibatkan adaptasi inovasi agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lokal, yang pada akhirnya nanti dapat mempercepat pencapaian dan tujuan pembangunan," ungkapnya.

Dia menegaskan, kolaborasi yang terjalin antara pihaknya dengan USAID ERAT tidak hanya akan mendorong replikasi inovasi di tingkat daerah tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Forum replikasi inovasi yang akan dibangun bahkan dapat menjadi salah satu strategi utama untuk memfasilitasi diskusi, berbagi pengetahuan, serta mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pengembangan inovasi.

"Hingga tahun 2024, program replikasi inovasi telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Gowa, Kabupaten Sumenep, dan Kota Serang, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas pelayanan publik," terangnya.

Tidak hanya itu, sebagai bagian dari penguatan replikasi inovasi, kolaborasi ini juga mendorong pemanfaatan aplikasi digital Tuxedovation. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses kolaborasi antar daerah, memonitor implementasi inovasi, dan mengevaluasi hasilnya secara lebih efisien. Dengan pendekatan berbasis teknologi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan mencapai tujuan nasional yang lebih besar.

"Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan dapat tercipta sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di era digital," pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, kegiatan seminar nasional tersebut menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur Andriyanto, Perwakilan dari Dinas Kominfo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Dhyni Widyaswari Dwiputri, dan Peneliti dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Charles Conrad Rambung.

(Arifin).