Diduga KPU Madina Tutupi Kelengkapan Persyaratan Cabup Saipullah
Selasa, 19-11-2024 - 18:57:51 WIB
Baca juga:
   
 

Madina - Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhindar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.

LHKPN merupakan daftar harta kekayaan yang wajib dilaporkan oleh penyelenggara negara. Laporan ini mencakup harta kekayaan penyelenggara negara dan keluarga inti, seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Berdasarkan PKPU no.8 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota pasal 20 ayat 2 huruf c yang berbunyi,"surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara,sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf i". mengingat bunyi pasal tersebut ada dugaan Saifulloh sebagai paslon Cabup kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumut tidak melengkapi persyaratannya sampai batas akhir perbaikan berkas pada tanggal 8 September 2024," ungkap Suhandi selaku tim pemenangan salah satu paslon, Selasa (19/11/2024).

Lanjutnya, mengingat yang tercantum Lhkpn Cabup tersebut yang juga telah terpublikasi di media online melalui siaran pers kuasa hukum sahata. Hal ini tentu menunjukkan bahwa dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran sebagai syarat pendaftaran adalah Lhkpn tahun 2021.

Menyangkut beberapa pemberitaan yang marak saat ini di beberapa media, khususnya penjelasan ketua KPU menurut Suhandi tidak relevan dengan laporan pengaduan tim kampanye Harun-Ichwan no 44/TIMKAM/HARUN-ICHWAN/XI/2024.

Ada pihak-pihak yang berupaya mengaburkan subtansi laporan pengaduan dengan menggiring opini Lhkpn terbaru, padahal dalam Surat Edaran (SE) KPK no 13 tahun 2024 pada poin 5 tentang isi edaran angka 2 jelas disebutkan bagi calon yang telah memiliki akun namun saat ini tidak terdaftar sebagai wajib Lhkpn pada suatu instansi, wajib menghubungi direktorat PP LHKPN KPK untuk dapat mengaktifkan kembali akun tersebut". Surat edaran tersebut dikeluarkan tanggal 23 Juli 2024, ditujukan kepada penyelenggara pemilu dan pasangan calon," pungkasnya.

Disamping itu, hal ini tentunya bertujuan memberikan ruang waktu kepada semua pihak yang ingin berkontestasi selama lebih dalam waktu sebulan karena pendaftaran calon di mulai tanggal 27 Agustus 2024 dan perbaikan persyaratan administrasi ditutup pada tanggal 8 September 2024 dan silon sudah ditutup.

Terkait penelitian berkas, benar diatur dalam PKPU nomor 1229 tahun 2024 bab III tabel 4.1 angka 7 tentang  indikator benar atau belum benar tentang  tanda terima laporan kekayaan calon.

Sedangkan sesuai dengan klarifikasi ke KPK oleh ketua tim pemenangan Zuhri Musthafa Nasution pada tanggal 12 november 2024 bahwa tanda terima laporan Lhkpn a/n Saipullah baru dikirim pada tanggal 16 Oktober 2024. Menurut Suhandi syarat dokumen pendaftaran belum benar.

Informasi lanjutan yang dikumpulkan di beberapa media bahwa terkait dengan persyaratan administrasi sebagai berkas pendaftaran pada pasal 119 ayat (2) disebutkan, "Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pasal 118 ayat 2 menyatakan persyaratan adminstrasi calon tidak benar maka pasangan calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat," paparnya.

Pada tempat berbeda,salah satu komisioner Bawaslu Madina dikonfirmasi via whatsapp mengungkapkan, "Laporan tersebut sedang di proses di Divisi penanganan Pelanggaran Bawaslu Mandailing Natal," timpalnya.

(Magrifatulloh).




 
Berita Lainnya :
  • Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
  • Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
  • Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
    02 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    03 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    04 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    05 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    06 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    07 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    08 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    09 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    10 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    11 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    12 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    13 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    14 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    15 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    16 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    17 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    18 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    19 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    20 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    21 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    22 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com