Ditjen Keuda Minta Pemda Segera Lakukan Percepatan Pemenuhan Pendanaan Pengamanan TNI-Polri
Jumat, 15-11-2024 - 08:22:05 WIB
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan
Baca juga:
   
 

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan percepatan pemenuhan pendananaan pengamanan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dengan TNI dan Polri. Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan secara daring melalui zoom meeting, Rabu (13/11/2024).

Maurits menegaskan pentingnya mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 khususnya berkaitan mengenai pendanaan terutama dari segi pengamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri. Karenanya sangat penting untuk segera merealisasikan NPHD.
 
“Sangat penting untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak agar berlangsung secara lancar dan melahirkan demokrasi yang baik, perlu adanya asas jujur dan adil. Dalam rangka terselenggaranya Pilkada yang jurdil dan mengingat Pilkada Serentak tahun 2024 ini jatuh pada tanggal 27 November 2024 maka pendanaan terutama pengamanannya yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri sangat penting untuk segera direalisasikan. Dengan sisa waktu hanya 14 hari lagi Pilkada dukungan pendanaan sangat dibutuhkan untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak. Karenanya diharapkan agar Pemda segera menyelesaikan penyaluran pendanaan pengamanan Pilkada Serentak,” tegas Maurits.

Lebih lanjut, Maurits mengatakan agar Pemda segera memberikan kepastian terkait kapan kekurangan yang ada dapat disalurkan kepada TNI dan Polri yang bersangkutan agar dapat dilaporkan secara tepat waktu sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Dalam hal ini Pemerintah Pusat juga telah membentuk tim untuk dukungan personel dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan melibatkan seluruh stakeholder dari tiap Kementerian dan Lembaga terkait.

“Progres penyaluran agar segera dilaporkan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah dengan mengirimkan data dan dokumen pendukung melalui contact person (administrator / operator) yang telah ditunjuk untuk masing-masing wilayah,” ujar Maurits.

Maurits menyampaikan berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah, yang telah menandatangani NPHD dengan TNI ada 511 daerah. Sedangkan yang telah menandatangani NPHD dengan Polri ada 535 daerah. Jumlah Pemda yang telah merealisasikan 100% kepada TNI sebanyak 474 Pemda, yang belum realisasi 19 Pemda. Sedangkan Jumlah Pemda yang telah merealisasikan 100% kepada Polri sebanyak 494 Pemda, yang belum realisasi 13 Pemda.

“Oleh karena itu, Pemda diharapkan melakukan monitoring terhadap persoalan-persoalan yang muncul di daerah pada kendala yang ditujukan sehingga NPHD bisa segera dicairkan. Keberadaan TNI dan Polri dalam Pilkada ini menjadi bagian yang sangat penting terkait dengan baik itu pengamanan, maupun scenario-skenario yang lain yang akan bisa berdampak pada potensi konflik bahwa dalam Pilkada ini. Kita berharap bisa menjadi zero mistake atau nol persoalan yang akan muncul dalam potensi kondusivitas Pilkada,” jelas Maurits.

Sebagai informasi Rapat ini diikuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala BPKAD Provinsi,Kabupaten/Kota, Kepala Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Tim Kerja Wakil Menteri Dalam Negeri. Adapun jumlah peserta rapat online melalui zoom meeting ini sebanyak 54 Pemerintah Daerah.

(Arifin).




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com