TOLAK KENAIKAN BBM
Pasca Naik BBM, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh Berencana akan Menggelar Aksi 6 September
Minggu, 04-09-2022 - 17:02:18 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Foto: Net)
Baca juga:
   
 

Jakarta - Pasca kenaikan harga  bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah hari Sabtu (3/9/2022) kemeren, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh berencana akan menggelar aksi besar-besaran pada Selasa (6/9/2022) pekan depan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan, serikat buruh menolak kenaikan harga BBM) menghawatirkan memicu terjadinya lonjakan sembilan bahan pokok (Sembako) dan berpengaruh terhadap inflasi hingga terjadinya ledakan pemutusan hubungan (PHK).

Menurut Said Iqbal, dengan naiknya harga BBM akan berimbas menurunkan daya beli masyarakat hingga 30% dan bisa dipastikan lonjakan harga sembako bisa dipastikan akan naik.

Kenaikan harga BBM ini juga dianggap berpengaruh terhadap inflasi. Saat inflasi melambung, upah buruh tidak kunjung naik.

"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," tuturnya.

Di sisi lain, sebut Said Iqbal, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. "Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tambahnya.

"Terkesan sekali pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat," ujar Said.

Sebagai bentuk penolakan, Said mengatakan serikat buruh bersama Partai Buruh akan berunjuk rasa pada Selasa, 6 September.

"Demo digelar di Jakarta dan akan berpusat di DPR," pungkas Said, Minggu (4/9/2022).

Menurut Said,aksi penolakna BBM ini  juga dilaksanakan digelar di 33 provinsi dengan aksi serupa mulai dari di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pelanbaru. Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Selain itu juga di Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, serta di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

"Jika aksi 6 Septemberi tidak didengar pemerintah dan DPR, pihaknya akan melakukan aksi lanjutan. Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu; tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 sampai 13 persen," ujar Said.

Terkait dengan bantuan subsidi sebesar Rp150 ribu selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya 'gula-gula saja' agar buruh tidak protes. "Tidak mungkin uang Rp150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket," sebutnya.

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah," keluhnya.

Sementara, Survei nasional yang digelar oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13-21 Agustus 2022 mengungkapkan sebanyak 58,7 persen masyarakat tidak setuju harga BBM naik.

Dalam rentang waktu survei itu dilakukan, isu kenaikan BBM tengah menjadi perbincangan karena Presiden Jokowi berkali-kali menyinggung soal subsidi BBM yang terus membengkak hingga Rp 502 triliun.

"Hampir 60 persen masyarakat menyatakan sebaiknya BBM tidak dinaikkan, walaupun itu akan menambah utang. Jadi kalau kebijakan menaikan BBM itu bukan kebijakan populer di pemerintah," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu, 4 September 2022.

Menurut mayoritas responden, meski saat ini harga minyak dunia sedang naik, pemerintah harus mencari cara untuk menahan kenaikan di dalam negeri, termasuk dengan cara berutang. Sementara untuk responden yang setuju dengan kenaikan harga BBM ada di angka 26,5 persen.

Responden yang setuju dengan harga BBM naik, karena memaklumi harga minyak dunia yang saat ini tengah melonjak. Maka untuk menekan pengeluaran APBN, responden setuju harga BBM dinaikkan.

Survei ini dilakukan LSI dengan mewawancarai secara langsung 1.220 responden yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan dipilih secara random (multistage random sampling). Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control itu tidak ditemukan kesalahan berarti.

Kebijakan pemerintah yang mengubah subsidi dari bentuk pengontrolan harga barang ke subsidi lansung melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga tampak kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Sebanyak 58,1 persen setuju jika subsidi dialokasikan dalam bentuk harga barang sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Sementara responden yang memilih subsidi langsung seperti bantuan langsung tunai atau BLT berada di angka 39,5 persen. (Zai)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com