Jakarta - Reorganisasi Kementerian Transmigrasi yang membuat terpisah dengan kementerian sebelumnya, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; meninggalkan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Apa saja masalah yang perlu ditata sehingga ke depan tidak terjadi persoalan merupakan bahasan dalam pertemuan Menteri Transmigrasi Ifitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
 
“Kami melakukan silaturahmi dengan Bapak Iftitah Sulaiman dan Gus Halim,” ujar Viva Yoga kepada wartawan, Jakarta, 12/11/2024. “Kita diskusi apa saja kendala dan masalah ketika transmigrasi menjadi kementerian tersendiri,” tambahnya.
 
Menyelesaikan masalah yang ada menurut Politisi PAN itu sangat penting agar ke depan tidak ada ganjalan dalam menjalankan program transmigrasi. Diungkap ada sekitar 2,3 juta hektar are (Ha) lahan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) di mana 700.000 Ha masih bermasalah. Masalah ini harus diselesaikan dengan Kementerian ATR/BPN. “Perlu segera dituntaskan agar pemberian 2 Ha lahan bagi transmigran tidak terhambat,” ujar Viva Yoga.
 
Dikatakan oleh Viva Yoga, transmigrasi sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan terus berlanjut dari pemerintahan Presiden Sukarno, Suharto, hingga pemerintahan saat ini. Sebagai program yang diurus sejak lama tentu banyak aset yang dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi. “Pastinya aset Kementerian Transmigrasi sangat besar,” ujar alumni Program Pascasarjana UI itu. “Nah aset ini harus jelas statusnya dan akan kita telusuri dalam rangka untuk pemberdayaan manajemen organisasi,” tegasnya.
 
Menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu kementerian yang beralamat di Kalibata, Jakarta, itu juga akan melakukan monitoring keberadaan para transmigran. Monitoring yang dilakukan untuk mengukur apakah program ini mampu meningkatkkan indeks pembangunan manusia, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. “Semua akan kita ukur sebab transmigrasi bukan hanya sekadar memindahkan penduduk,” tegasnya.
 
Ditambahkan bahwa transmigrasi dilakukan unuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan untuk memperkuat NKRI dengan distribusi penduduk di wilayah yang padat ke kawasan yang masih kosong. “Ini menjadi tugas dari pemerintah untuk melakukan land reform atau reforma agraria, memberikan tanah kepada rakyat,” tuturnya.
 
Viva Yoga optimis program transmigrasi akan sukses. “Apalagi kita merevitalisasinya, program ini terbukti mampu menciptakan wilayah-wilayah baru pertumbuhan ekonomi. “Pemekaran daerah hingga terbentuk 116 kabupaten dan kota serta 3 provinsi baru itu karena adanya program transmigrasi,” paparnya.

(Rls/Ardi W).