Oknum Dewan Ketiban Berita Miring, Asper: Gak Ada Potensi Rugikan Uang Negara
Minggu, 03-11-2024 - 16:15:57 WIB
Baca juga:
   
 

Malang - Munculnya pemberitaan dari beberapa media tentang kericuhan lahan tebu milik perhutani yang mencatut sosok nama dari anggota DPRD Kabupaten Malang. Sepertinya menjadikan  rasa ketidaknyamanan bagi "MA" (inisial), sebagai publik figur yang dikabarkan telah menguasai dan mengelola lahan perhutani berhektar-hektar diwilayah Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang, Jawa timur.

Pasalnya "MA" sebagai seorang oknum anggota dewan yang merasa namanya di jatuhkan, pihaknya memberikan klarifikasi serta menyangkal pemberitaan tersebut. Karena menurutnya tidak sesuai ucapan yang sebelumnya disampaikan pada saat ngobrol bareng rekan-rekan media. Justru seakan menyudutkan "MA" selaku oknum anggota dewan dari fraksi PKB.

"Kan kapanhari itu ngobrol ma rekan-rekan media, eh besoknya muncul berita itu tapi banyak beda dengan omongan saya saat ngobrol. Setau saya wartawan profesional itu jika mau konfirmasi ijin dulu, tidak dari hasil ngobrol dibuat statement,"Sanggah "MA" kepada Awak Media melalui WhatsApp. Jum'at, (01/11/2024).

Pihaknya juga menyatakan saat ngobrol bareng rekanan media, ia menpenjelaskan detail terkait legalitasnya dalam struktural diusaha lahan tebu tersebut. Namun pada pemberitaan "MA" dituding menguasai dan mengelola lahan berhektar-hektar, bahkan "MA" diduga merugikan uang negara ratusan juta rupiah hingga pembatalan sepihak dalam akad penjualan tebu.

"Biar tak jelaskan, bukan menguasai tapi ada komitmen kerjasama dengan LMDH, ada perjanjian juga ada sharing profitnyq disitu itu mas. Perjanjiannya ada di Pak Sukoco LMDH,"

"Yang katanya saya membatalkan sepihak, kisahnya gini, saya itu punya kesepakatan awal transaksi penebasan di bulan 6 akhir dengan Roi dan disepakati bulan 7 dengan perjanjian setelah deal harga 280 juta, itu harus membayar 200 juta. Disitu Pak Roi janji 15 hari mau dibayar 200 juta, yang 80 juta nanti akan dibayar sambil nebang,"ujar  MA lagi.

Masih menurut "MA" bahwa, hingga sampai 15 hari tidak ada kabar, baru awal bulan Agustus ditanya keterlambatannya. Hingga dijelaskannya jika, sebetulnya janji itu sudah batal karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal, namun Roi maksa kasih DP Rp.50 juta.

"Pak Roi langsung ngasih DP Rp 50 juta ditransfer ke rekening saya pas tanggal 15 Agustus 2024. Dan janji tiga hari lagi akan dikasih Rp 150 juta. Namun kenyataannya sampai beberapa minggu tidak dikasihkan, akhirnya Dp Rp 50 juta tak kembalikan dan saya batalkan perjanjiannya, mosok saya yang salah,"


"Untuk masalah saya dianggap merugikan uang negara ratusan juta, bagi saya orang Islam itu Dzolim dan fitnah mas orang yang menuduh begitu. Karena saya tidak melakukan dan tidak merasa melakukan demikian. Benar-benar bikin tersinggung saya itu mas, berat sebenarnya, karena tuduhannya sungguh tidak berdasar,"Ujar MA.

Lebih jauh "MA" yang sering dipanggil Gus, menambahkan, jika sebenarnya bisa saja melaporkan penulis berita, terkait banyak hal. Dan salah satunya, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, namun pihaknya tidak sampai hati.

Hal senada tentang dugaan "MA" yang merugikan uang negara hingga ratusan juta rupiah tersebut, juga dapat tanggapan dari Amir selaku Asper Perhutani di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe). Amir menegaskan bahwa mengenai hal tersebut tidak ada potensi yang merugikan negara, malah berpotensi menyelamatkan pendapatan negara.

"Dengan landasan kerja sama antara Perhutani dan penggarap lahan malah berpotensi menyelamatkan pendapatan negara, tidak ada potensi yang merugikan negara," ucap Amir saat ditemui di kantornya, Kamis (31/10/2024) siang.

Ketika disinggung, terkait pejabat apakah dibolehkan menggarap lahan perhutani hingga seluas 8 Hektar, Amir mengatakan, tidak ada peraturan yang melarang bahwa pejabat dilarang menggarap lahan Perhutani dan mengenai batas luas lahan yang digarap pun ada yang mencapai 20 Hektar, 15 Hektar ataupun 5 Hektar semua tergantung skema yang ada.

"Penggarap lahan dengan landasan kerja sama dengan Perhutani melalui LMDH, aturannya 70% Perhutani plus pajak negara dan 30% untuk penggarap lahan. Jadi, penggarap lahan malah berpotensi menyelamatkan pendapatan negara," pungkasnya.

(Tim).




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com