JK: Jangan Sampai Pemilu di Tunda
Sabtu, 05-03-2022 - 13:32:31 WIB
Mantan wapres JK
Baca juga:
   
 

Jakarta - Mantan wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan semua pihak agar berhati-hati terhadap wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. JK menegaskan, memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden dan menunda pemilu dari jadwal yang telah ditetapkan adalah melanggar konstitusi.

JK mengatakan, "Konstitusinya telah mengatur lima tahun sekali. Kalau kita tidah patuh konstitusi maka negeri ini akan ribut," kata JK dikutip dari siaran persnya, seusai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin (Unhas) di Hotel Four Point, Makassar, Jumat (4/3/2022).

JK turut risau, dengan adanya wacana penundaan pemilu ini nanti bisa berujung masalah. Hal ini disebabkan adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.
Oleh sebab itu, JK mengingatkan elite politik untuk taat terhadap konstitusi. Meski mengakui konstitusi negara masih bisa diubah, namun tidaklah mudah.

Mantan wakil Presiden ini menambahkan, riwayat bangsa Indonesia memiliki sejarah cukup panjang tentang konflik. Ia tetap menyarankan semua pihak untuk taat terhadap konstitusi kata JK.

Di tengah gaduhnya isu penundaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akn segera mengajukan rancangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai jadwal, tahapan, dan program Pemilu 2024 ke DPR. KPU menegaskan, hari pemungutan suara pemilu ditetapkan pada 14 Februari 2024.

"Serta rancangan PKPU pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pada masa sidang berikutnya," ujar Ketua KPU Ilham Saputra saat dikonfirmasi Republika, Jumat (4/3/2022). "Serta rancangan PKPU pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pada masa sidang berikutnya," ujar Ketua KPU Ilham Saputra

PKPU, kedua draf tersebut akan dibahas bersama Komisi II DPR, pemerintah, serta penyelenggara pemilu lainnya melalui rapat dengar pendapat dalam waktu dekat. Keduanya juga menjadi prioritas utama KPU, karena tahapan Pemilu 2024 rencananya dimulai 2022 ini.

Komisi Pemilihan Umum sebelumnya, sudah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilu 2024 pada 31 Januari lalu. Pada 14 Februari 2024, dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yakni DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

Saiful Mujani pendiri Research and Consulting (SMRC) mengatakan, memang ada beberapa Negara yang menunda pemilu. Namun, hal tersebut terjadi di negara-negara yang notabenenya memiliki demokrasi yang lemah.

Mujani juga mencontohkan negara seperti Zimbabwe dan Haiti yang baru mengalami insiden pembunuhan presiden. Itu berbeda dengan negara-negara yang demokrasinya sudah matang, seperti Korea Selatan. "Itu (penundaan pemilu) umumnya terjadi di negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang sangat lemah atau negara-negara non-demokratis," ujar Saiful dalam akun Youtube resmi SMRC, Jumat (4/3/2022).

Dia menambahkan, orang yang berargumen bahwa Pemilu seharusnya ditunda dengan alasan pandemik tidak punya basis empirik yang kuat.

"Mengacu studi dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance, pada tahun 2020-2021 juga terdapat 301 pemilu di belahan dunia dan 62% diselenggarakan sesuai waktu yang telah ditentukan," jelas Mujani.

Lebih lanjut dijelaskan, hanya sekira 32% yang ditunda kurang dari enam bulan, 2% lainnya ditunda selama setahun dan 4% masih ditunda dan belum jelas akan dilakukan kapan.

Data ini menunjukkan mayoritas agenda pemilu, termasuk pemilu lokal, tidak terganggu secara umum oleh Covid-19.

"Isu penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan elite partai politik di Indonesia juga tidaklah tepat, hanya mencederai demokrasi elektoral," terang Mujani.
Jika bisa diurusi oleh pemerintah dengan serius, kondisi pandemi covid 19 dan seluruh elemen masyarakat Indonesia pasti akan melewati darurat bencana non alam akan terlampaui.  

"Mari kita jaga Demokrasi ini secara luber, bebas dan rahasia serta mengawal konstitusi tetap di dahulukan," ujar Mujani mengakhiri. (Mca)




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com