Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah, BSKDN Kemendagri Susun Modul Laporan Hasil Pengukuran IPKD
Rabu, 23-10-2024 - 15:27:34 WIB
Yusharto dalam acara Penyusunan Modul Laporan Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2024 di Hotel Novotel Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Baca juga:
   
 

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah daerah ke arah yang lebih baik. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menyusun modul laporan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, modul ini disusun agar memiliki standar template dalam bentuk e-book pembinaan pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi seluruh Indonesia. Dia berharap, dengan adanya modul ini hasil pengukuran dapat lebih berkontribusi terhadap rekomendasi tata kelola keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

“Dan dapat digunakan sebagai bahan dan peta pembinaan tata kelola keuangan daerah provinsi,” kata Yusharto dalam acara Penyusunan Modul Laporan Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2024 di Hotel Novotel Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan tersebut, meliputi seluruh aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga harus mampu mendapatkan sumber keuangan. Hal itu diantaranya berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat, pemungutan dan pendayagunaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, berupa pendapatan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dan perimbangan lainnya, pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber pendapatan lainnya yang sah termasuk juga sumber-sumber pembiayaan.

Dia mengatakan, pengukuran IPKD merupakan instrumen untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD. “Pengukuran IPKD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut,” jelasnya.

Adapun pengukuran itu dilakukan BSKDN Kemendagri terhadap tata kelola keuangan daerah di tingkat provinsi. Sementara penilaian di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur atau provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Dia menjelaskan, pengukuran ini menggunakan 6 dimensi. Hal itu meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; transparansi pengelolaan keuangan daerah; penyerapan anggaran; kondisi keuangan daerah; dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Harapan kami, melalui upaya ini kita dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik kedepannya,” tandasnya.

(As).




 
Berita Lainnya :
  • Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
  • Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
  • Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
    02 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    03 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    04 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    05 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    06 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    07 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    08 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    09 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    10 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    11 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    12 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    13 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    14 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    15 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    16 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    17 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    18 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    19 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    20 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    21 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    22 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com