Madina - Front komunitas Indonesia Satu ( FKI-1) kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut menduga kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kompetensi kepala sekolah (Kasek) dalam perencanaan berbasis data dan pengelolaan kinerja guru dan kasek yang digelar dinas pendidikan Madina syarat korupsi, pasalnya terkesan dipaksakan. Kegiatan itu digelar diluar kota dan anggaran bersumber dari dana biaya operasional sekolah (BOS).

Syamsuddin Nasution ketua FKI-1 Madina menyayangkan kegiatan itu yang diduga menggerogoti dan BOS dari sekolah masing-masing peserta, Senin (14/10/2024).

"Apa urgensinya bimtek itu digelar saat ini yang digelar menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Anehnya, bimtek itu pernah digelar di daerah kabupaten Mandailing Natal namun kini digelar di luar kota. Acara yang terselenggara diduga diluar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan belum terketahui penuangan alokasi biayanya" terangnya

FKI-1 Madina juga mempertanyakan izin/rekomendasi pengelolaan/penyelenggara sejauh mana.

"Nilai 3,5 juta rupiah hingga belasan juta dari sejumlah peserta di Kabupaten Madina itu dikemanakan? adakah kaitannya dengan Pilkada? Kami menduga ini syarat korupsi," anjutnya

Syamsuddin juga mengatakan saat ini pihak akan menyurati Kemendikbud dan Kemendagri terkait bimtek tersebut.

Tim media yang tergabung konfirmasi kepada pelaksana bimtek by WhatsApp tidak ada jawaban.

Anehnya lagi korwil pendidikan UPTD Kecamatan Siabu tidak tahu-menahu dengan bimtek itu, begitu juga dinas pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui manager bos tidak ada jawaban.

(Magrifatulloh).