Jakarta - Kemendagri menegaskan bahwa komitmen Pemda sangat krusial dalam penyusunan dan penerapan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG).

Langkah ini dianggap strategis dalam mencapai ketahanan pangan yang kuat dan perbaikan gizi masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka stunting.

Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Gunawan Eko Movianto, menjelaskan bahwa RAD PG harus dirancang dengan mempertimbangkan kebijakan nasional, karakteristik wilayah, serta menjamin kesinambungan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, RAD PG merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pangan dan gizi.

“Rencana aksi pangan dan gizi adalah strategi terpadu yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak terkait lainnya," kata Gunawan dalam Forum Koordinasi Penyusunan RAD PG, Kamis (10/10/2024).

Forum ini dihadiri oleh Bappeda dan Dinas terkait pangan dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Forum ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang dihadapi daerah dalam penyusunan RAD PG. Pemerintah daerah diharapkan memahami mekanisme penyusunan yang efektif, sesuai dengan Pedoman Penyusunan RAD-PG yang diatur melalui Surat Edaran Menteri PPN/Bappenas No. 4 Tahun 2021.

Gunawan menekankan, keberhasilan implementasi RAD PG sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran yang tepat. “Melalui RAD PG, Pemda diharapkan dapat menyusun program yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Inti Wikanestri dari Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas mengungkapkan bahwa meskipun prevalensi stunting balita di Indonesia terus menurun, ketahanan pangan rumah tangga belum sepenuhnya pulih setelah pandemi COVID-19. “Percepatan sangat diperlukan di wilayah-wilayah dengan tingkat stunting yang masih tinggi, dan kita harus mengatasi kesenjangan antarprovinsi,” ungkapnya.

Selain itu, Inti menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, serta inovasi berbasis kearifan lokal dalam menangani permasalahan pangan dan gizi. Menurutnya, komunikasi yang masif dan terarah juga penting untuk mendorong kesadaran masyarakat terkait isu gizi dan ketahanan pangan.

Forum ini diharapkan mampu memperkuat komitmen Pemda untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan gizi dengan strategi yang lebih terintegrasi, khususnya dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Rls/Ferdio)