AMP2K Minta Kapoldasu Buktikan Surat Telegram Kapolri No ST/1160/V/2023, Tahan Ketua DPRD Madina
Selasa, 17-09-2024 - 22:37:21 WIB
Aksi AMP2K pada Selasa 17 September 2024.
Baca juga:
   
 

Medan - Puluhan massa mengatas namakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing (AMP2K) kembali turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menuntut penuntasan kasus hukum pidana PPPK Kab Madina tahun 2023 yang dinilai sarat masalah, praktek kecurangan,  mal administrasi dan kental dengan aroma KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Massa bergerak dengan titik kumpul di depan pintu gerbang Kantor Polda sumatera Utara dan langsung menuju Polda Sumut Massa juga terlihat menggunakan sound system, menyanyikan yel perjuangan serta membawa puluhan poster bernada kecaman kepada ketua DPRD,Bupati dan wakil bupati Madina, atas kebobrokan yang mereka lakukan terhadap Madina yang ber adat budaya dan agama lambannya APH dalam penanganan kasus hukum PPPK Kab Madina yang terus menuai sorotan publik dan di nilai APH tidak serius"menasional".

"Kita kembali turun ke jalan untuk aksi jilid ke V menyuarakan aspirasi rakyat agar kasus PPPK ini diungkap tuntas secara adil dan transparan.  Kita minta Ketua DPRD Madina EEL yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk segera ditahan oleh Poldasu sebagai bentuk pertanggung jawaban moral, etika, dan jabatan atas kasus hukum tsb. Ketua DPRD juga harus mundur dari jabatannya karna telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Poldasu. Tragedi ini sangat ironis dan memalukan Kab Madina yang memiliki ketua DPRD dengan status tersangka kasus suap PPPK," ujar Pajar Rohman Nasution selaku orator aksi, pada Selasa, 17 September 2024.

Disebutkan, pihaknya mensinyalir aparat penegak hukum terkesan bermain-main dan terkesan tidak serius dalam  penanganan kasus tersbut.

"Kasus PPPK Madina telah menyeret 7 orang tersangka. Dua orang tsk adalah kepala dinas, dan 4 orang lagi ASN. Semuanya telah di penjara. Kenapa Ketua DPRD yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka, tidak juga ditahan. Hal ini sangat melukai hati rakyat dan membuktikan hukum itu terkesan 'tebang pilih' dan "pilih kasih," kecam Pajar.

Masih Pajar yang mahasiswa pasca sarjana UIN Sultan Sarif Kasim Riau ini menyebutkan seluruh dalang intelektual selaku biang kerok kisruh PPPK Madina harus diungkap secara tuntas secara terang benderang serta dibongkar sampai ke akar-akarnya oleh aparat penegak hukum.

"Penetapan para tersangka harus menjadi pintu masuk untuk menyeret semua pihak tanpa terkecuali termasuk ASN, Elit Pemerintahan, Politisi untuk dikenai sanksi hukum di meja hijau pengadilan, termasuk indikasi kuat keterlibatan Bupati Madina dan wakil bupati Madina beserta kroninya yang kami duga adalah dalang intelektual kasus PPPK Madina 2023," ungkapnya.

Ditambahkan, kasus hukum PPPK Kab Madina juga telah bergulir dalam gugatan PTUN, yang makin membuktikan bahwa seleksi PPPK Madina merupakan potrek buruk yang nyata tentang kebobrokan tata kelola pemerintahan Madina yang diwarnai praktek kesewenangan, ketidak adilan serta penyalah gunaan jabatan yang di lakukan secara berjamaah baik itu pemerintah eksekutif begitu juga legislatif (abused of power)

"Kita minta PTUN Medan sebagai lembaga peradilan yang independen secara berani bisa mengungkap kasus ini secara profesional dan transparan, demi rasa keadilan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya aksi jilid IV diwarnai  teatrikal dengan  penggotongan keranda jenazah dan  membawa mayat buatan/pocong sebagai simbol telah matinya rasa keadilan hukum di Kab Madina.

"Kita sengaja membawa keranda, sebagai peringatan darurat bahwa  keadilan dan kepastian hukum telah mati. Ini juga simbol kematian atas hukum yang dinilai telah mati suri" ungkap Pajar

Pajar menyebutkan, sudah V jilid melaksanakan aksi 3 kali di kantor bupati dan kantor DPRD Madina 2 kali di Polda Sumut banyak tekanan yang kami dapat dari pada oknum oknum dalam gerakan ini, tetapi sampai pada hari ini kami tidak akan pernah takut dan gentar.

Massa akan terus menyuarakan ini sampai kapan pun, agar keadilan harus di tegakkan siapapun yang terlibat atas kasus pemerasan PPPK 2023 Madina harus di usut tuntas sampai ke akar akarnya, sehingga kedepan pemkab dan dprd Madina tidak ada lagi penghianatan dan penzdoliman terhadap rakyat Madina.

Aksi tersebut berlangsung tertib dan AMP2K berjanji akan kembali turun ke jalan bila tuntutan tidak direspon secara bijak dan cepat oleh pihak berkompeten khususnya Polda dan Kejati Sumut.  "Kita akan kembali turun aksi jilid ke VI, bila tuntutan kita diabaikan serta tidak ditanggapi. Kita akan tetap komit sampai kapan pun, pada substansi tuntutan kita," ujar mereka sambil membubarkan diri.

 Adapun tuntutan aksi yaitu :  
1. Mendesak APH/Kapolda sumut untuk memeriksa Bupati madina yang di duga kuat dalang intelektual dari kasus pemerasan suap PPPK 2023 Madina.
 
2. Meminta APH/Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan suap Bupati kepada Polda Sumut senilai 25 M terkait dugaan kasus suap PPPK 2023 Madina yang di beritakan oleh media pojok satu.
 
3. Meminta kepada Kapolda Sumut untuk memeriksa  Wakil Bupati Madina diduga salah satu dalang intelektual kasus suap  PPPK 2023 di Madina.
 
4. Meminta kepada Kapolda sumut untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus mal administrasi Dr. AK yang saat ini proses hukumnya masih tergantung di Polres Madina.
 
5. Meminta kepada Kapolda sumut untuk menahan Ketua DPRD Madina yang sudah dinyatakan tersangka karna sudah tidak efektif seorang tersangka memperjuangkan hak rakyat sehingga terbangun kondusifitas menjelang pilkada madina 2024.
 
6. Mendesak APH/ Polda sumut untuk melengkapi berkas dan mem- P21-kan kasus tersangka ketua DPRD Madina.

7. Mendesak Kapolda Sumut  Memberikan penjelasan terkait kurang lengkanya berkas tersangka Ketua DPRD Madina yang dikembalikan oleh Kejatisu karena ada dugaan permainan Ketua DPRD Madina dengan APH menuju SP 3.

8. Meminta  kepada Kapolda sumut untuk tidak sedikit-pun menutupi  kasus tersangkanya ketua Dprd madina.
 
9. Meminta kepada Kapolda sumut jangan bermain-main terhadap kasus tersangkanya ketua Dprd madina.  
10. Meminta kepada kapolda sumut periksa pelaku penyuap kasus pppk 2023 di madina tanpa terkecuali.  
11. Meminta kepada kapolda sumut memeriksa anggota Dprd madina yang terlibat kasus suap pppk 2023 di madina yang berinisial MF, EA, EEN, HB dan staf khusus ketua DPRD Madina ZA.

(Magrifatulloh).




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com