Pelalawan - Bupati Pelalawan H. Zukri Misran menyatakan sikap dan kebijakannya akan berpihak kepada gerakan penolakan dari masyararakat terhadap keberadaan HGU PT TUM di Kuala Kampar Penyalai.

Hal tersebut disampaikan H. Zukri ketika tokoh-tokoh masyarakat Kuala Kampar-Penyalai datang kerumah dinas mengeluhkan PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) di Pelalawan, Senin (08/08/2022).

Dikatakan oleh Bupati jika permasalahan ini sudah ia ikuti  perkembangan sejak awal.

"Saya mengeluarkan perintah agar PT TUM tidak mengelola lahan di Kuala Kampar," tegas nya.

Bersamaan dengan itu juga memerintahkan pihak PT TUM segera hengkang dan mengeluarkan alat berat dilokasi Desa Teluk di Minggu yang lalu.

"Selagi saya masih Bupati Pelalawan, PT TUM tidak akan saya beri izin. Ini juga sikap dan kebijakan ril saya dalam membela rakyat dan kelangsungan lahan gambut demi kepentingan anak cucu kita dimasa mendatang," kecam Zukri.

Menurutnya jika keputusan tersebut sejalan dengan gerakan penolakan yang dilakukan dari masyarakat Penyalai.

"Pemda mendukung penuh apa yang dilakukan oleh masyarakat Penyalai dengan sikap sekaligus kebijakan," jelas Zukri.

Pemda Pelalawan, terang Zukri sudah mempelajari aturan hukumnya juga kondisi ekologi lahan gambut di Kuala Kampar.

"Kedepan kita akan menggodok Perda khusus untuk Kuala Kampar, agar jelas hukumnya jenis dan tanaman apa saja yang boleh dibudidaya di Penyalai," kata Zukri.

Hal itu dirasa penting demi keselamatan dan kelestarian lingkungan bagi kepentingan bersama.

"Sebagai tindak lanjut kita Pemda akan meminta Kementerian untuk secepatnya mencabut serta membatalkan HGU di Kuala Kampar Penyalai, yang sedang dalam proses," terangnya.

Selanjutnya Zukri menyampaikan, ia pernah ditanya oleh BPN apakah ada kemungkinan mengeluarkan IUP-B baru.

"Ketika saya ditanya BPN apakah ada kemungkinan mengeluarkan IUP-B baru, saya jawab 99,9 persen sudah final tidak akan ada IUP-B atas nama sawit di Penyalai itu, mohon dukungan dan kebersamaan dari masyarakat penyalai," tutup Bupati Zukri. (Rls/***)