Dihadapan Pengusaha, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Investasi Padat Karya
Jumat, 13-09-2024 - 17:27:10 WIB
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo saat sosialisasi Pemantapan Nilai Kebangsaan Kepada Para Pengusaha yang tergabung dalam APINDO di Gedung Lemhannas, Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Baca juga:
   
 

Jakarta - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan memprioritaskan kebijakan investasi padat karya seperti pangan, energi, dan manufaktur dalam lima tahun kedepan. Sehingga bisa mengatasi tingginya angka pengangguran yang per Februari 2024 sudah mencapai 7,2 juta jiwa. IMF menempatkan tingkat pengangguran Indonesia di posisi pertama di ASEAN.

Prioritas terhadap investasi padat karya sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Mengingat pada periode 2007-2022 saja, penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya mencapai 21,6 juta pekerja. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di investasi padat modal hanya 13,7 juta pekerja.

"Mendatangkan lebih banyak investasi padat karya memang tidak mudah, karena kita harus bersaing dengan Bangladesh dan Vietnam yang mampu memberikan insentif menarik. Misalnya harga tanah, listrik, dan bahan baku terjangkau serta adanya jaminan stabilitas politik, sehingga harga pokok produksinya sangat kompetitif dibanding jika para investor berinvestasi di Indonesia. Jika pemerintah, parlemen, dan dunia usaha bisa bergandengan tangan, berbagai tantangan tersebut akan bisa kita benahi bersama," ujar Bamsoet dalam Pemantapan Nilai Kebangsaan Kepada Para Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), di Gedung Lemhannas, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Hadir antara lain, Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, dan Deputi Kebangsaan Lemhannas Mayor Jenderal TNI Rido Hermawan.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, peningkatan terhadap investasi padat karya juga akan membuat kelas menengah di Indonesia kembali meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir Agustus 2024 memaparkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masuk kelas menengah selama lima tahun terakhir terus menurun. Proporsi kelas menengah Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 47,85 juta penduduk, lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 57,33 juta penduduk.

Data lain menunjukan bahwa kelompok kelas menengah rentan meningkat dari 128,85 juta jiwa pada 2019 menjadi 137,5 juta jiwa pada tahun 2024. Jumlah kelompok miskin pun meningkat menjadi 25,22 juta jiwa, sedikit lebih tinggi dari 25,14 juta jiwa pada 2019.

"Tren penurunan kelas menengah harus dijadikan sebagai alarm peringatan bagi pemerintah agar bisa mengeluarkan kebijakan di sektor perekonomian secara cepat dan tepat. Jika tidak, pada tahun 2045 nanti Indonesia bukan menggapai Indonesia Emas melainkan Indonesia Cemas," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mendorong agar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, bisa ditegakan. Salah satunya terkait ketentuan proyek pembangunan pemerintah yang bernilai dibawah Rp 100 miliar jangan lagi dikerjakan BUMN ataupun anak dan cucu BUMN. Melainkan bisa digarap oleh swasta sehingga bisa memberikan nilai tambah ekonomi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah juga harus mendorong agar perbankan dapat menyalurkan lebih banyak lagi kredit kepada UMKM. Mengingat per Mei 2024, porsi kredit UMKM baru mencapai Rp 1.368,2 triliun atau sekitar 18,71 persen dari total kredit yang dikucurkan perbankan mencapai Rp 7.311,7 triliun. Setidaknya, kredit untuk UMKM harus mencapai 30 persen.

"Berdasarkan data Uang Beredar (M2) Bank Indonesia (BI), kredit UMKM hanya sebesar 7,3 persen year on year (yoy) pada Mei 2024 menjadi Rp 1.368,2 triliun, menurun 0,40 persen dibanding bulan sebelumnya. Berbeda dengan kredit terhadap korporasi yang tumbuh dalam kisaran tinggi mencapai 15,9 persen (yoy) dengan dana yang mengalir mencapai Rp 3.882,4 triliun. Padahal UMKM menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia, atau sekitar 119,6 juta orang. UMKM juga berkontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB Indonesia, sehingga seharusnya penyaluran kredit terhadap UMKM harus bisa ditingkatkan," pungkas Bamsoet.

(*)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com