Jakarta - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus dosen tetap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Universitas Jayabaya Bambang Soesatyo menuturkan sebagai bagian dari komunitas global, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dan situasi global. Perang Rusia-Ukraina, ketegangan China-Taiwan ataupun potensi konflik di semenanjung Korea, adalah sebagian dari beberapa isu yang dipandang berpengaruh pada stabilitas geopolitik global.

"Selain itu, masih ada potensi ketegangan Turki-Yunani yang dipicu oleh militerisasi kawasan laut Aegea. Kehadiran militer China di kawasan Laut China Selatan juga dapat memantik ketegangan AS-China, serta beberapa negara dikawasan tersebut, antara lain Vietnam, Malaysia, Filipina, Australia, termasuk Indonesia," ujar Bamsoet saat memberikan kuliah 'Konvergensi Sistem Nasional dan International Dalam Konteks NKRI', Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI (UNHAN), secara daring di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menguraikan, pergeseran geopolitik global juga diwarnai oleh beberapa fenomena. Diantaranya ambisi China untuk menasbihkan diri sebagai pemimpin dunia pada tahun 2049. Untuk mewujudkan visi 2049 tersebut, salah satu upaya yang dilakukan China adalah menaikkan anggaran belanja untuk militer. Misalnya pada pada tahun 2021 anggaran belanja militer China mencapai 230 miliar dollar AS. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Rusia sebesar 154 miliar dollar AS, Inggris sebesar 68 miliar dollar AS dan Jerman 50 miliar dollar AS.

"Dalam perekonomian dunia, laporan Bank Dunia menyebutkan pada tahun 2024-2025 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berada di bawah rata-rata pertumbuhan pada tahun 2010 di hampir 60 persen negara, yang mewakili lebih dari 80 persen output dan populasi global. Sementara inflasi dunia diperkirakan akan melambat dibandingkan asumsi sebelumnya, yaitu rata-rata 3,5 persen pada 2024," kata Bamsoet.

Dosen Pascasarjana Universitas Pertanahan RI (UNHAN), Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Jayabaya ini memaparkan, berbagai gambaran mengenai kondisi geopolitik dan geoekonomi global tersebut, menyadarkan bahwa saat ini bangsa Indonesia berada dalam dunia yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya. Dinamika lingkungan strategis dan laju peradaban zaman diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusaran kepentingan global.

"Jika tidak siap dan waspada, kita dapat saja tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Berbaurnya ancaman militer dan non-militer mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) ini menambahkan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat kemajemukan yang sangat heterogen, juga menghadapi potensi ancaman dalam negeri yang mewujud dalam bentuk gangguan. Seperti separatisme, terorisme, konflik komunal, radikalisme, ancaman keamanan maritim dan kejahatan transnasional (lintasbatas).

Kejahatan transnasional merupakan salah satu dari tiga jenis kejahatan non konvensional yang meningkat pesat. Dua kejahatan non konvensional lain adalah kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan dengan implikasi kontinjensi yang mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, ekonomi, serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.

"Karenanya, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa dan memberi solusi menghadapi tantangan global. Termasuk memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menyatukan kemajemukan serta membangun soliditas dalam ikatan kebangsaan guna membangun Indonesia menjadi negara maju dan unggul," pungkas Bamsoet.

(*)