Kemenkumham Jatim Ajak Ribuan Orang Diskusikan Kebijakan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM
Jumat, 06-09-2024 - 07:07:12 WIB
Baca juga:
   
 

Surabaya - Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menyoroti sejumlah kendala dalam implementasi Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Melalui Forum Diskusi Strategi Kebijakan, instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu mengajak ribuan peserta untuk mendiskusikan persoalan tersebut.

"Berdasarkan analisis terbaru, ditemukan berbagai hambatan, termasuk keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM), kurangnya anggaran, serta minimnya sarana prasarana pendukung," urai Heni yang melaporkan kegiatan.

Heni menjelaskan bahwa Kemenkumham telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 yang mengatur tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM. Aturan ini dirancang untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan oleh masyarakat.

Menurut peraturan ini, lanjut Heni, proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM melibatkan pengaduan yang diajukan oleh individu atau kelompok masyarakat terhadap seseorang, kelompok, aparat negara, korporasi, atau lembaga pemerintah yang diduga melanggar HAM.

"Setiap kasus akan ditangani secara profesional dan transparan, dengan menjaga kerahasiaan identitas para pelapor dan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92," terangnya.

Selain itu, Heni mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Termasuk pembentukan pos pengaduan HAM di beberapa lokasi.

"Selain itu, kami berharap agar Ditjen HAM dapat melakukan pengembangan aplikasi SIMASHAM yang lebih aksesibel," harap Heni.

Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Dulyono, kekurangan jumlah SDM berkualitas dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi baru menjadi penghambat utama.

"Saat ini, hanya tersedia dua staf dan satu Penyuluh Hukum untuk menangani seluruh pengaduan HAM di wilayah ini," terangnya.

Lebih lanjut, Dulyono menjelaskan bahwa anggaran untuk kegiatan penanganan dugaan pelanggaran HAM sangat terbatas, hanya mencakup sekitar 17 persen dari total DIPA Direktorat Jenderal HAM. Selain itu, fasilitas seperti komputer dan printer masih kurang memadai, dan aplikasi SIMASHAM yang digunakan untuk pengaduan juga dianggap tidak praktis.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan, Direktur Pelayanan Komunikasi HAM Faisol Ali merekomendasikan adanya peningkatan anggaran, pelatihan SDM, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Dia juga mendorong sosialisasi yang lebih intensif terkait regulasi baru dan penggunaan aplikasi pengaduan HAM kepada seluruh satuan kerja terkait.

Guru Besar Universitas Surabaya (Ubaya) Prof. Hesti Armiwulan mengatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran HAM. Serta memiliki hak untuk memanggil pihak terkait, saksi, dan mengumpulkan bukti.

"Selain itu, Komnas HAM juga dapat memberikan pendapat kepada pengadilan dalam kasus yang sedang berlangsung jika terdapat pelanggaran HAM dalam proses tersebut," urainya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, diharapkan Indonesia semakin mampu memberikan perlindungan HAM yang lebih kuat dan memastikan adanya penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

Sementara itu, Noor Fatimah Mediawati, dalam paparannya menekankan pentingnya peran Kanwil Kemenkumham dalam menangani dugaan pelanggaran HAM di tingkat wilayah.

"Kanwil bertanggung jawab menerima pengaduan, memeriksa kelengkapan administrasi, serta memeriksa substansi dugaan pelanggaran HAM untuk menetapkan kesimpulan yang adil dan transparan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kanwil juga diamanatkan untuk memberikan rekomendasi serta memantau pelaksanaannya. Guna memastikan setiap pengaduan yang masuk mendapat penanganan yang tepat.

"Pembukaan pos pengaduan HAM di berbagai unit kerja Kemenkumham, termasuk di Kantor Wilayah dan unit pelaksana teknis, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran HAM," tegasnya.

Kegiatan yang digelar di Space K Library itu diikuti ribuan peserta via zoom maupun channel YouTube. Panitia menyediakan berbagai hadiah menarik untuk penanya dan peserta diskusi terbaik.

(Redho)




 
Berita Lainnya :
  • Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
  • Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
  • Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
    02 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    03 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    04 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    05 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    06 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    07 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    08 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    09 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    10 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    11 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    12 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    13 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    14 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    15 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    16 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    17 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    18 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    19 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    20 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    21 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    22 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com