DPRD Pelalawan Terkait PT TUM: HGU Itu Bisa Diterbitkan Harus Ada IUP-B Terlebih Dahulu, BPN Harus Transparan
Rabu, 03-08-2022 - 01:18:20 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil II Salehuddin
Baca juga:
   
 

Pelalawan – Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil II Salehuddin menyoroti persoalan di Kuala Kampar atas dugaan permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) yang letaknya pada areal tanah gambut.

Beberapa bulan terakhir ini masyarakat Kuala Kampar telah resah dan khawatir akan PT TUM yang beroperasi di Penyalai Kuala Kampar dimana warga beserta elemen baik dari organisasi masyarakat maupun gerakan-gerakan mahasiswa yang meminta PT TUM secepatnya hengkang dari Pulau Mendol Penyalai.

Diketahui lahan pada HGU PT TUM seluasnya sekitar 6.550 hektar yang didalamnya juga terdapat perkebunan kelapa milik masyarakat Kuala Kampar. Sementara masyarakat tersebut telah bertahun-tahun menumpuhkan hidup mengolah tanah tersebut.

"HGU seluas 6.550 hektar itu ada juga kebun masyarakat yang termasuk didalamnya, sedangkan masyarakat  sudah mengelola berpuluh-puluh tahun lamanya. Hal tersebut harus menjadi pertimbangan semua pihak baik Pemda Pelalawan maupun Badan Pertanahan Nasional. Masyakarat juga meminta PT TUM secepatnya hengkang dari Kuala Kampar," terang Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Salehuddin  yang juga Anggota Komisi III kepada wartawan, Selasa ( 02/08/2022).

Kuala Kampar, terang Salehuddin sebagian besar postur tanahnya adalah gambut dan merupakan pulau delta yang rawan akan kekeringan.

"Sebelumnya, apakah BPN Provinsi Riau dalam hal ini tidak ada melakukan kajian terlebih dahulu? Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014  tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut," ungkit Salehuddin.

Pada dasarnya sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2014 semua tentang restorasi gambut tertuang disana.

"Jadi patut PT TUM ini diduga cacat hukum sejak HGU-nya diterbitkan. Saya sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan kinerja BPN Riau, sebelum merekomendasikan HGU PT TUM, mereka (BPN-red) saya duga tidak melakukan kajian, sampailah hari ini diduga ada kecacatan hukum dalam penerbitan (HGU-red) tersebut,” ungkapnya dengan tegas.

Ditambah lagi, kata Salehuddin Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) sudah cabut oleh Bupati Pelalawan pada tahun 2020 disertai Surat Edaran Bupati Pelalawan Nomor : 500/DPMPTSP/2022/276 perihal penghentian seluruh kegiatan PT Trisetia Usaha Mandiri yang tertuang dalam eks IUP-B miliknya.

“Pada keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.522/DPMPTSP/2020/401 tentang Pencabutan IUP-B PT TUM. Sementara HGU itu bisa diterbitkan harus ada IUP-B terlebih dahulu," kecam Salehuddin.

Lebih dalam ia menjelaskan jika dilihat dari dasar tersebut maka dipastikan PT TUM telah cacat hukum dan melakukan pelanggaran.

"Tetapi mereka (PT TUM-red) tetap bersikeras menggarap lahan di Kuala Kampar disertai dengan  memasukkan tiga alat berat baru-baru ini, padahal per tanggal 11 Juli 2022 Surat Edaran Bupati Pelalawan Nomor : 500/DPMPTSP/2022/276 Perihal Penghentian Seluruh Kegiatannya,” sesal Salehuddin.

Oleh karena itu, Salehuddin selaku Anggota DPRD Dapil II Pelalawan meminta kepada BPN Provinsi Riau terbuka dalam menangani persoalan PT TUM.

“Masyarakat disana sudah khawatir atas keberadaan PT TUM karena ditenggarai nantinya akan terjadi konflik antara koorporasi dengan warga, sudah jelas-jelas mereka semua menolak PT TUM beroperasi di Kuala Kampar. Jadi, kita meminta BPN Provinsi Riau terbuka dalam mengatasi PT TUM," ucap Salehuddin.

Sehingga lanjutnya wajib transparan dengan mempublikasikan semua perkembangan dan tindak lanjut atas permasalahan tersebut.

Kemudian Salehuddin sejalan dengan Harapan Masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau agar segera melakukan pencabutan HGU  milik PT TUM ini.

“Saat saya turun ke Penyalai Kuala Kampar masyarakat meminta BPN Riau agar merekomendasikan HGU PT TUM segera dicabut, warga disana tidak mau tanah mereka ada perkebunan kelapa sawit," tukasnya.

Diketahui Penyalai Kuala Kampar komoditi utama pertaniannya didominasi perkebunan kelapa dan padi.

"Jika ada perkebunan sawit akibatnya bisa merusakkan pertanian mereka, semoga saja BPN bisa memenuhi keinginan masyarakat Kuala Kampar,” tutupnya dengan penuh harapan. (Ben)




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com