CATATAN KETUA MPR RI
Hilirisasi SDA Butuh Iklim Usaha Kondusif
Minggu, 25-08-2024 - 09:35:17 WIB
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Baca juga:
   
 

Jakarta - TRANSFORMASI ekonomi Indonesia melalui hilirisasi mensyaratkan iklim usaha yang kondusif. Konsekuensinya, pemerintah pusat dan semua pemerintah daerah harus mau dan berani mengeliminasi semua faktor penghambat proses investasi, baik faktor penghambat di internal birokrasi maupun hambatan lain di luar birokrasi.

Fokus lain dari presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, adalah Iklim usaha di dalam negeri. Fokus Prabowo ini sudah dipublikasikan dalam skala luas karena dikemukakan dalam dua kesempatan, belum lama ini. Pertama, dalam opininya di media Newsweek berjudul 'The Road Ahead for Indonesia', Prabowo menekankan pentingnya memperbaiki iklim usaha di dalam negeri untuk menjadi modern dan maju demi sukses pembangunan ekonomi nasional. Dia juga mengingatkan bahwa progres pembangunan ekonomi sangat bergantung pada kontrbusi dunia usaha, dan progres itu akan terwujud jika pemerintah mendukung dan kooperatif dengan sektor bisnis.

"Kita punya peran penting dalam membangun perekonomian modern dan maju, dengan menerapkan kebijakan yang tepat dan menciptakan iklim usaha yang baik bagi perkembangan berbagai bisnis atau start up baru dan menjanjikan," demikian Prabowo dalam opininya itu. Dia pun memastikan, telah menyusun sejumlah langkah dan inisiatif untuk memperbaiki iklim usaha Indonesia. Salah satunya adalah memperkuat digitalisasi layanan publik.

Fokus tentang perbaikan iklim usaha di dalam negeri kembali dipertegas Prabowo saat meresmikan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Jakarta pada pekan ketiga Juli 2024. Dia menekankan perlunya iklim usaha dan pemerintahan yang kondusif agar Indonesia menjadi tujuan investasi. "Negara dan bangsa yang dapat memberi kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik, itulah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi, untuk itu kita perlu iklim yang baik; kita perlu governance yang baik," kata Prabowo.

Sudah barang tentu bahwa fokus Prabowo pada perbaikan iklim usaha itu ada relevansinya dengan agenda transformasi ekonomi nasional. Seturut perubahan zaman, perekonomian Indonesia butuh perubahan struktural agar makin produktif, kompetitif dan mampu menanggapi kebutuhan pasar yang juga telah berubah. Keanekaragaman sumber daya alam (SDA) dibutuhkan pasar global. Selain minyak dan gas bumi, SDA lain yang juga dibutuhkan pasar global adalah bijih emas, perak, bijih mangan, bijih tembaga, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel hingga bijih bauksit.

Ada juga SDA mineral non logam yang dibutuhkan berbagai sektor industri yang produk akhirnya digunakan dalam keseharian hidup masyarakat. Misalnya, fosfat untuk pembuatan pupuk pertanian; belerang yang digunakan dalam industri kimia, kertas, dan farmasi hingga kaolin yang digunakan dalam industri keramik dan kertas. Selain itu, ada SDA mineral industri seperti garam, zeolit dan talkum yang digunakan dalam industri makanan, kimia, kosmetik, dan farmasi.

Ragam tanaman pangan sektor pertanian dan perkebunan dari Indonesia pun sudah lama diminati pasar global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume ekspor pertanian hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton. Tak hanya kelapa sawit., juga karet alam, kakao, kopi, tanaman Hias, rumput laut, ganggang serta porang. Belum lagi rempah-rempah khas Indonesia seperti lada yang tumbuh di banyak daerah, serta cengkeh, kayu manis, vanili, pala hingga kapulaga dan andaliman yang sudah menjadi bagian tak terpisah dari masyarakat di banyak daerah.

Semua SDA itu menjadi kekayaan sangat strategis dan sangat berharga bagi masyarakat Indonesia. Semua itu akan mampu menyejahterakan rakyat Jika dikelola dengan bijaksana, dengan tetap mengedepankan aspek kesinambungan. Tak hanya menciptakan lapangan kerja, hilirisasi SDA barang tambang serta hilirisasi tanaman pangan sektor pertanian dan perkebunan akan meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan, karena semakin aktif menanam dan mengolah.

Peningkatan produktivitas dan upaya memperbesar nilai tambah semua SDA akan membuka begitu banyak lapangan kerja. Sebab, perekonomian nasional yang bertransformasi tak hanya butuh teknologi terkini, melainkan juga peran tenaga kerja yang trampil dan produktif pada setiap tahapan proses produksi, pengawasan mutu hingga distribusi.

Sudah barang tentu harus tumbuh tekad untuk tidak lagi menjual SDA dalam wujud bahan mentah. Harus ada kemauan dan keberanian untuk mengolah semua SDA itu menjadi produk jadi bernilai tambah tinggi. Jika kemauan dan keberanian itu ingin diwujudnyatakan, tata kelola semua potensi ekonomi di desa-desa itu harus bertransformasi dengan program hilirisasi.  Transformasi ekonomi dan program hilirisasi sudah begitu sering digemakan, bahkan rancangan programnya pun sudah dibuat.

Dalam dialog dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Januari 2024, Prabowo mengemukan tekadnya merealisasikan program hilirisasi untuk 21 komoditas, mencakup SDA  mineral hingga tanaman pangan di sektor pertanian dan perkebunan. Tim ekonomi Prabowo bahkan sudah menghitung kebutuhan dana program hilirisasi SDA yang totalnya mencapai 545 miliar dolar AS.

Sudah pasti bahwa hilirisasi butuh investasi baru, baik investasi lokal maupun asing. Selain menghadirkan teknologi baru dalam bidang produksi, hilirisasi akan butuh banyak ragam barang modal yang diimpor. Investasi untuk hilirisasi bisa direalisasikan jika iklim usaha di dalam negeri kondusif. Dan, semua orang paham bahwa kondusifitas berinvestasi bisa diwujudkan jika otoritas negara mau dan berani mengeliminasi semua faktor penghambat investasi, baik faktor penghambat di internal birokrasi maupun hambatan lain di luar birokrasi.

Sudah menjadi catatan klasik bahwa ada beragam keluhan dari pemilik modal atau investor untuk mulai menjalankan bisnisnya di Indonesia. Keluhan paling utama adalah kerumitan dan ketidakpastian regulasi;  infrastruktur yang belum mumpuni, masalah perizinan yang berbelit dengan persyaratan yang aneh-aneh, pengadaan lahan yang sering menimbulkan masalah hingga kualifikasi tenaga kerja. Belum lagi keluhan tentang korupsi dan nepotisme.

Para pemilik modal sering mempersoalkan tumpang tindih regulasi atau kebijakan investasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Investor yang sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat akan dihadapkan pada ketidakpastian ketika menghadapi pemerintah daerah karena kebijakannya berbeda atau bertolakbelakang dengan pemerintah pusat. Bentuk ketidakpastian lainnya adalah perubahan kebijakan di daerah hanya karena terjadi pergantian gubernur atau bupati.

Dalam konteks perbaikan iklim usaha di dalam negeri, catatan klasik tentang keluhan para investor tersebut hendaknya mendapatkan perhatian dari tim ekonomi yang dibentuk Prabowo. Pusat dan daerah harus menyeragamkan persepsi tentang urgensi investasi. Sebab, peran pemerintah daerah dalam merealisasikan program hilirisasi cukup signifikan mengingat semua potensi SDA ada di daerah.

Sebagai konsolidasi awal bagi kelanjutan pembangunan ekonomi, penyeragaman persepsi itu bisa saja dilakukan Prabowo dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum Musrenbangnas, semua kepala daerah diajak untuk bersemangat mempersiapkan program hilirisasi SDA sesuai potensi daerah masing-masing.

Agar hilirisasi bisa terwujud, rumusan kebijakan pusat-daerah haruslah searah. Tumpang tindih kebijakan investasi antara pusat dengan daerah tidak boleh lagi ditolerir.

Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com