GEMMPAR: Tangkap Segera, Saat Gelar Aksi di Kejati Riau Atas Dugaan Korupsi di Siak dan Pekanbaru Soroti Sejumlah Nama
Selasa, 02-08-2022 - 19:42:54 WIB
Aksi GEMMPAR didepan Gedung Kejati Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa (2/8/2022).
Baca juga:
   
 

Pekanbaru - Puluhan massa tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemuda Pemantau Riau (GEMMPAR) kembali gelar aksi damai desak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau tanggapi laporan dugaan korupsi, Selasa (2/8/2022).



Kordinator GEMMPAR Erlangga meminta pihak Kejati untuk menerima aspirasi beserta data terkait dugaan korupsi di Siak.

"Kami datang kesini dengan aksi damai, mohon Kejati selidiki dugaan korupsi yang ada di Siak," ujar Erlangga.

Selanjutnya, Viktorwood A mewakili Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) menerima laporan dari Erlangga sekaligus menyampaikan bahwa Kajati tidak ada di tempat.

"Terimakasih atas kunjungan kawan-kawan peserta aksi. Hari ini Kajati tidak bisa bertemu langsung, sebab beliau sedang pergi dinas keluar kota," ungkap Viktor.

Kemudian Erlangga membeberkan pernyataan terhadap aksi tersebut diantaranya:

1. Mempertanyakan kelanjutann dugaan kasus BUMD Siak yaitu Sarana Pembangunan Siak (SPS) atas dugaan jual-beli lahan negara seluas 20 hektar kepada PT KAPITOL sebesar Rp8,7 Milyar dan kepada PT ORIONTAL sebesar Rp7,95 Milyar yang sudah full bucket.

"Siapa sajakah yang sudah diperiksa dan kapan kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan," kata Erlangga.

2. Usut tuntas dugaan Monopoli Proyek dan Tidak Transparan atas Lelang Fisik Perkembangan Kawasan Mesjid An-Nur Provinsi Riau Dengan Nilai sebesar Rp42 Milyar yang diduga telah terjadi  Monopoli Proyek antara Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau dan Kadis PUPRP M  Arief Setiawan dan Kabid PU Thomas terhadap perusahaan pemenang tender PT Bersinar Jesstive DKI Jakarta (perusahaan jakarta timur).

"Diduga lakukan skema penguncian dukungan hanya diberikan kepada peserta lelang yang akan dimenangkan yaitu perusahaan PT Bersinar Jesstive," terang Erlangga.

3. Mendesak Kejati Riau untuk memeriksa Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Arief Setiawan  dan Kabid Cipta Karya Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPRKPP Thomas atas dugaan rencana atau niat sebagai aktor intelektual monopoli atas dugaan kegiatan lelang VIP Room Pandawa Lanud Roesmin Nusjadin sebesar Rp26.825 Milyar.

"Diduga mengkondisikan  syarat dukungan lelang tender yang diduga akan di rancang dukungan untuk target satu perusahaan dimenangkan. Sehingga proses tender proyek pembangunan tersebut tidak transparan dan dilakukan tender ulang kemudian dimenangkan oleh PT Rajwali Sakti," ucap Erlangga.

4. Usut tuntas dugaan monopoli proyek dan dugaan gratifikasi/suap sebesar Rp9 Milyar atas proyek pembagunan gudang BSP dengan nilai kontrak sebesar Rp87 Milyar.

"Gratifikasi ini kita duga diterima oleh Bupati Siak Alfedri, Kadis PU Taruking Irving Kahar dan Petinggi BUMD Siak," bebernya lagi.

5. Periksa Bupati Siak Alfedri dan Bahasin/Baseng atas Dugaan Mafia Tanah di Kabupaten Siak.

"Kami mendesak Kejati Riau agar segera menangkap dan Periksa Bupati Siak Alfedri apabila terbukti dalam dugaan Kasus Mafia Tanah," tekan Erlangga.

Senada dengan itu dikatakan oleh Erlangga jika Bahasin atau Baseng juga di duga ikut sebagai Pemilik atau Pemodal PT IKADAYA dalam membangun Perumahan Mewah seluas 2 Hektar dan 4 Hektar di  jalan Raja Kecik yang bersebelahan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Siak.

"Didalam aturan peruntukan kawasan tersebut adalah Rumah Sederhana dalam Dugaan Kolusi atau ada persekongkolan yang bertujuan memperkaya diri sendiri dan merugikan masyarakat.

Bupati Siak Alfedri diduga dengan sengaja membuat Peraturan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Perbup No. 52 Tahun  2022.

"Kita menduga tidak sesuai dengan fungsi dan klasifikasi, yang memuat pengaturan antara lain mengenai jumlah lantai maksimum bangunan, ketinggian bangunan dan jarak bebas antar bangun," tukas Erlangga.

Hal tersebut diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Permen Agraria No. 17 tahun 2019).

Terakhir Erlangga juga menyoroti tentang Pembangunan Makorem 031 Wirabima dan Pembangunan Masjid Raya Pekanbaru.

"Ini baru-baru ini terjadi terkait Pemprov Riau atas Pembangunan Gedung Makorem yang saat ini terhenti. Dalam hal ini Kadis PUPR Arif Setiawan bersama Kabid PU Thomas, saat ini pembangunan gedung itu mangkrak, ada apa?" Tanya Erlangga.

Disampaikan oleh Erlangga ini juga kita pertanyakan kepada Kejati Riau

"Gedung puluhan Milyar, hampir 100 Milyar hanya jadi gedung mangkrak tidak bisa difungsikan, ada apa sebenarnya?" ulang Erlangga.

Ia sangat menyayangkan Kejati Riau terkesan diam padahal lokasi sangat dekat.

"Lokasinya sangat dekat sekali, bisa di cek kondisinya hari ini. Apa yang terjadi dengan Pemprov Riau?padahal gedung inikan milik TNI Angkatan Darat. Ini adalah persoalan Pertahanan Negara, kalau di markas Keamanan Negara saja di Provinsi Riau begitu pembangunannya, bagaimana kita tak khawatir terhadap keamanan masyarakat," ujarnya.

Begitu juga dengan pembangunan Masjid Raya Pekanbaru di daerah Palas. Menurut Erlangga gedung tersebut juga bermasalah dan mangkrak pembangunannya.

Dari pantauan zoinnews.com berlangsungnya demo ini berjalan lancar dan kondusif, meskipun digelar dalam kondisi hujan-hujanan namun peserta tetap semangat menyuarakan agar permintaan mereka segera di tindak lanjuti.(Ben)


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com