JAM-Pidum Prof. Dr. Asep Nana Mulyana Menyetujui 19 penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif
Kamis, 22-08-2024 - 00:15:21 WIB
JAM-Pidum Prof. Dr. Asep Nana Mulyana.
Baca juga:
   
 

Jakarta - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 19 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif.
 
Adapun salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap Tersangka Rio Fitrah alias Rio dari Kejaksaan Negeri Palu, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
Kronologi bermula saat Tersangka Rio Fitrah alias Rio pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 17.000 wita di Jl. Beringin Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban Fitriani yang merupakan istri siri nya.
 
Berawal dari pertengkaran antara tersangka dan saksi korban perihal masalah rumah tangga, kemudian tersangka marah dan emosi sehingga mencekik leher saksi korban, memukul pelipis mata kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal, serta menendang saksi korban pada bagian lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali, serta menggigit tangan kanan saksi korban sampai luka dan berdarah.
 
Bahwa akibat perbuatan Tersangka Rio Fitrah alias Rio, saksi korban Fitriani mengalami luka lebam pada wajah dan lengan kiri yang diduga diakibatkan adanya trauma tumpul serta ditemukan luka yang mengering berbentuk bekas gigitan dipunggung tangan kanan sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 027/RS-SMRT/VER/VI-2024 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulianti Rauf pada Rumah Sakit Samaritan Palu.
 
Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Palu Muhammad Irwan Datuiding, S.H., M.H. dan Kasi Pidum Inti Astutik, S.H., M.H. serta Jaksa Fasilitator Desianty, S.H. dan Arviany, S.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.
Dalam proses perdamaian, Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Korban.

Setelah itu, Korban menerima permintaan maaf dari Tersangka dan juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan.
 
Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Setelah mempelajari berkas perkara tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Dr. Bambang Hariyanto, S.H., M.Hum. sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada JAM-Pidum dan permohonan tersebut disetujui dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Rabu, 21 Agustus 2024.
 
Selain itu, JAM-Pidum juga menyetujui 18 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, terhadap tersangka:
 
1. Tersangka Heflin alias Efen dari Kejaksaan Negeri Donggala, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.
 
2. Tersangka Mohammad Adi alias Adi dari Kejaksaan Negeri Donggala, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
 
3. Tersangka Rifaldy alias Aco dari Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Subsidair Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.
 
4. Tersangka Amar alias Farel dari Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.  
 
5. Tersangka Fabiano Syehyoza Anggara alias Yoza bin Darmawan dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
6. Tersangka Paryono Alias Par bin Rejo Menawi (Alm) dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 
7. Tersangka Sumarni alias Sum binti Ali Ace (Alm) dari Kejaksaan Negeri Rejong Lebong, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
8. Tersangka Bayu Aji Saputra bin Masril Azhari dari Kejaksaan Negeri Seluma, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) atau Ayat (4) Jo pasal 5 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 
9. Tersangka Kurniawan Ahli Usman Agusta alias Gusteng bin Rigus dari Kejaksaan Negeri Kepahiang, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
10. Tersangka Hamzah Pgl Hamzah bin Alm M. Diah dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP tentang Penganiayaan.
 
11. Tersangka Ridwan M. Hasan bin Alm M. Hasan dari Kejaksaan Negeri Bireuen, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
12. Tersangka Helmy Lodevinus Wally alias Joko dari Kejaksaan Negeri Manokwari, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
13. Tersangka Demianus Piterson Kehek dari Kejaksaan Negeri Sorong, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
14. Tersangka Suherman alias Emong bin Indep dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.
 
15. Tersangka Riyono alias Gemok bin Zaenal Abidindari Kejaksaan Negeri Lombok Timur, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.
 
16. Tersangka Sunaimi dari Kejaksaan Negeri Bima, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
17. Tersangka Nurmi dari Kejaksaan Negeri Bima, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
 
18. Tersangka Hendra bin Anto dari Kejaksaan Negeri Gunung Mas, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
 
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
●  Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
●  Tersangka belum pernah dihukum;
●  Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
●  Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
●  Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
●  Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
●  Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
●  Pertimbangan sosiologis;
●  Masyarakat merespon positif.
 
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

(***)




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com