Sosialisasi Empat Pilar Bersama KPPI, Ketua MPR RI Dorong Peningkatan Kesetaraan Gender
Rabu, 07-08-2024 - 08:31:51 WIB
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Baca juga:
   
 

Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan di tengah laju modernitas dan kemajuan zaman, ternyata isu ketimpangan gender masih menjadi persoalan klasik yang mengemuka. Isu ketimpangan gender bahkan hampir selalu menjadi bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan mewarnai setiap periodisasi pemerintahan. Upaya pengarusutamaan gender sebagai program prioritas pembangunan, masih bersifat jargon yang belum membumi dalam realisasi.

Merujuk pada data statistik dalam negeri, indeks ketimpangan gender (IKG) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami stagnasi. Tahun 2011 Indonesia mendapatkan IKG sebesar 0,481, dan pada tahun 2023 sebesar 0,447. Artinya, tidak banyak perubahan yang berarti, selama kurun waktu dua belas tahun tersebut. Meskipun ada penurunan, namun angkanya tidak terlalu signifikan.

"Selain itu, berdasarkan laporan World Economic Forum tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 87 dari 146 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender Global. Peringkat ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengurangi kesenjangan gender. Terutama dalam hal partisipasi ekonomi dan politik, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Jakarta, Selasa (6/8/24).

Hadir antara lain Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Saniatul Lativa, Sekjen Lis Dedeh, Dewan Pakar Endang S Tohari dan Nadrah Zahari.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, banyak faktor yang menjadi penyebab masih eksisnya fenomena ketimpangan gender. Misalnya, masih kuatnya budaya patriarki dan seksisme, serta masih berkembangnya pola pikir yang cenderung menempatkan posisi kaum perempuan berada di bawah laki-laki.

Faktor lain misalnya adanya kesenjangan dalam memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan. BPS mencatat tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada di angka 54 persen, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 84 persen. Ini mengisyaratkan, bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam dunia kerja.

Kesenjangan gender juga tercermin dari akses perlindungan hukum. Secara global, menurut catatan Bank Dunia tahun 2024, akses perlindungan hukum yang diperoleh perempuan hanya sebesar dua per tiga atau sekitar 67 persen dari yang diterima laki-laki.

"Di samping itu, masih minimnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan proses politik juga tercermin dari masih lemahnya angka keterpilihan perempuan dalam Pemilu. Dimana pada tahun 2024 hanya mencapai 21,9 persen dari total quota yang dialokasikan sebesar 30 persen," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender perlu dilakukan perubahan pada berbagai fase. Pertama, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi. Untuk itulah representasi perempuan di parlemen yang lebih banyak dibutuhkan, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang pro kesetaraan gender.

Kedua, penting disadari bahwa kebijakan dan undang-undang saja tidak akan cukup. Implementasi yang efektif dan perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Salah satu tantangan terbesar adalah mengubah stereotip dan norma sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Pendidikan dan kampanye kesadaran publik sangat penting untuk mengatasi hambatan ini.

"Ketiga, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mendukung kesetaraan gender. Banyak perusahaan di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah gender. Program-program seperti kebijakan cuti melahirkan yang lebih baik, fleksibilitas kerja, dan dukungan bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan adalah contoh upaya positif yang dapat diadopsi lebih luas," pungkas Bamsoet.

(*)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com