IZIN HGU DI IKN 190 TAHUN
DPP CMMI Minta Tinjau Perpers Nomor 75 Tahun 2024, Pemerintah Jangan Grasah Grusuh
Senin, 05-08-2024 - 10:11:55 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Cendekia Muda Muslim Indonesia, Perwira Siregar mengingatkan pemerintah agar tidak grasah grusuh dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Investor Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jangka waktu hampir 2 abad, Minggu 04/8/2024.

Aturan baru tersebut menyebutkan dalam pasal 9 ayat 2  pemerintah memberikan  HGU kepada investor selama 95 tahun untuk siklus pertama dan dapat diperpanjang 95 tahun kedepan untuk siklus kedua, dengan demikian  investor memiliki HGU di IKN selama 190 tahun.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa aturan mengenai hak guna usaha (HGU) untuk lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai 190 tahun memberi kepastian hukum bagi investor.

"Kalau sudah diberikan kepastian bahwa ini Anda (investor) tidak perlu terlalu khawatir, jangkanya lebih panjang lagi, maka harapannya investor dari mana pun itu lebih memiliki kepastian," ujar AHY di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Senin.

Sekjend DPP CMMI menyarankan agar pemerintah tidak grasah grusuh memberikan HGU kepada investor di IKN.

"Pemerintah jangan terlalu grasah grusuh membuat kebijakan hanya untuk menyenangkan investor IKN dan mengabaikan keamanan dan kenyamanan rakyat, pemerintah harus memikirkan secara masak-masak dampak negatif dari aturan tersebut" Terangnya.

Putra daerah asal Sumatra Utara itu juga menambahkan, bahwa pemberian HGU tersebut akan berdampak pada keberlangsungan lingkungan serta adat istiadat masyarakat disana.

"Saya menganggap pemberian HGU dengan jangka waktu 190 tahun akan menimbulkan banyak masalah baik masalah lingkungan, investor dengan masyarakat adat dan lain sebagainya, perpres ini juga belum mengatur terkait sanksi yang jelas bagi investor yang melanggar hukum. Apabila investor melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat atau negara, sanksi apa yang diberikan," tambahnya.

Perwira menyarankan, agar pemerintah meninjau kembali Perpres tersebut karena berpotensi bertentangan dengan Undang-undang.

"Oleh karena itu, saya menyarankan agar pemerintah meninjau kembali perpres nomor 75 tahun 2024, karena saya melihat perpres ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," tandasnya.

Seperti yang kita ketahui bersama, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia, yang berisi tentang aturan dimana investor dapat memproleh izin HGU selama 190 tahun telah ditetapkan sejak 11 Juli 2024.

(Riki Pratama)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com