BAKORNAS Pertanyakan Penggunaan Dana BOS, Kepsek SMAN 4 Cibinong Bungkam
Selasa, 30-07-2024 - 12:02:36 WIB
Baca juga:
   
 

Bogor - Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional telah beberapa kali melayangkan surat Permohonan Klarifikasi dan Penjelasan Penggunaan Dana BOS untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Tahap 1 & 2 Tahun 2023 sebesar Rp.785.777.500.

Surat yang pertama yaitu, Surat Nomor : 018/DPP/BAKORNAS/Perm-KL/24 tanggal 04 Juni  2024 dan surat yang kedua yaitu Surat Nomor : 020/DPP/BAKORNAS/Perm-KL/24 tanggal 26 Juni 2024.

Hermanto, S.Pd.K., CPS., CLS., CNS., CHL selaku ketua Umum Badan Anti Korupsi Nasional mengatakan bahwa sampai hari ini tanggal 30 Juli 2024, Bakornas belum menerima surat balasan dari Kepala SMAN 4 Cibinong.

Ia menyebut BAKORNAS telah beberapa kali berupaya menemui Kepala sekolah SMAN 4 Cibinong namun selalu tidak berkenan ditemui dengan berbagai alasan. Padahal BAKORNAS sudah beruapaya membuka kominikasi yang baik, namun Kepala sekolah SMAN 4 Cibinong tidak pernah berkenan ditemui.

Hermanto menyebut sikap Kepala sekolah SMAN 4 Cibinong sangat tak layak sebagai leader instansi pendidikan yang harusnya menjadi contoh dan teladan bagi para peserta didik. “Kok lebih susuah ketemu kepsek ya daripada bertemu para pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi?’ Sahut Hermanto pada insan pers, (30/7/24).

Ia menyampaikan Bahwa hari ini (30/7/24) BAKORNAS telah melayangkan surat Pernyataan Sikap Keberatan dimana surat tersebut merupakan langkah hukum lebih lanjut terkait kelengkapan administrasi untuk tindak lanjut berikutnya. surat Pernyataan Sikap Keberatan tersebut dilayangkan oleh BAKORNAS dikarenakan tidak adanya respon dan upaya Kepala sekolah SMAN 4 Cibinong membuka dan manjalin komunikasi yang baik terhadap BAKORNAS sehingga upaya Permohonan Klarifikasi dan Penjelasan Penggunaan Dana BOS untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Tahap 1 & 2 Tahun 2023 sebesar Rp.785.777.500 dapat menjadi terang menderang.

Terhadap tidak responsifnya Kepala sekolah SMAN 4 Cibinong, Hermanto mengungkapkan bahwa dalam hal ini Kepala sekolah SMAN 4 Cibinong telah mengabaikan beberapa peraturan dan ketentuan hukum diantaranya :

1)    Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

2)    Undang – Undang RI Nomor 28 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN)

3)    Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

4)    Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia

5)    Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun. 2004 Tentang pemeriksaan Pengelolaan dan pertangung jawaban keuangan Negara

6)    Undang – Undang RI Nomor 14 TAHUN 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

7)    U Undang – Undang RI ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

8)    Undang-Undang RI Nomor  8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

9)    PP No. 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua Umum BAKORNAS yang juga merupakan tokoh Aktivis Nasional menuturkan jika memang Kepala sekolah SMAN 4 Cibinong sengaja tidak merespon surat-surat dari BAKORNAS dan berusaha menghindar, maka patut didiuga ada hal yang berusaha ditutup - tutupi oleh Kepala sekolah SMAN 4 Cibinong. Sehingga hal itu menimbulkan indikasi bahwa Kepala sekolah SMAN 4 Cibinong  diduga telah bertindak atau turut serta dalam mufakat dan bersekongkol terhadap dugaan perbuatan tindak pidana korupsi terkait penggunaan Dana BOS.

Sementara itu BAKORNAS telah beberapa kali berupaya meminta penjelasan terkiat hal yang disurati namun sampai berita ini ditayangkan (30/7/24) belum ada respon dan penjelasan maupun klarifikasi dari Kepala sekolah SMAN 4 Cibinong.

Terkait hal ini menurut Hermanto bahwa BAKORNAS akan melakukan tindak lanjut dan upaya Hukum terkait transparansi dan penjelasan dan penjabaran detail penggunaan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Tahap 1 & 2 Tahun 2023 sebesar Rp.785.777.500.

Ia juga berharap dalam hal ini diperlukan sikap tegas Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menonaktifkan Kepala Sekolah SMAN 4 Cibinong dikarenakan sebagai pajabat publik tidak mampu memberikan teladan dan transparansi terhadap publik tentu hal itu berdampak pada buruknya kinerja Provinsi Jawa Barat dan telah mencoreng Isntansi Pendidikan di Indonesia.

Bahwa Kepala Sekolah SMAN 4 Cibinong juga tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh lapisan dan elemen Masyarakat.

BAKORNAS juga mengiginkan dilakukan penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan Dana BOS.

Sementara itu Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, mengingatkan semua kepala sekolah di Indonesia untuk mematuhi aturan ini guna memastikan kelancaran penyaluran dana BOS dan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air sebagaimana dilansir dari klikpendidikan.id

Dana BOS adalah bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik.

(Rls)




 
Berita Lainnya :
  • Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
  • Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  • Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    02 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    03 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    04 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    05 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    06 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    07 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    08 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    09 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    10 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    11 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    12 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    13 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    14 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    15 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    16 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    17 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    18 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    19 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    20 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    21 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    22 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com