Sepuluh Paket Jasa Konsultan Senilai Rp3 Miliar Disebut Bermasalah, PUPR Pelalawan Tak Beri Tanggapan
Kamis, 21-07-2022 - 10:51:12 WIB
Screenshot percakapan via WhatsApp
Baca juga:
   
 

Pelalawan - Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) pada tanggal 13 dibulan Mei Tahun 2022, Nomor 136.B/LHP/XVIII.PEK/05/2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Pelalawan atas Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tidak Sesuai Ketentuan Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.


Berdasarkan pemeriksaan atas Jasa Konsultan Pengawas yang dilakukan secara uji petik terhadap 10 Paket Pekerjaan Konsultan Pengawas senilai Rp3.008.139.195, terjadi Kelebihan Pembayaran dengan total seluruhnya sebesar Rp736.966.651,48.


Adapun Sepuluh Paket Pekerjaan Konsultan Pengawas oleh perusahaan Rekanan dengan uraian sebagai berikut:



  1. CV RJ sebagai Pelaksana Pekerjaan Paket 4 (Empat) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Datuk Lindih Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandara Petalangan. Berdasarkan kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM/KTR-WAS/2021/21, pada tanggal 7 Mei 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp192.211.800,00, BPK menemukan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp57.388.480,00.

  2. PT ARK sebagai Pelaksana Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Desa Lubuk Keranji Timur Dusun Logas - Kecamatan Bandar Petalangan. Berdasarkan kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM/KTR-WAS/2021/22, pada tanggal 7 Mei 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp187.643.500,00, BPK menemukan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp70.056.600,00.

  3. PT VG sebagai Pelaksana Pekerjaan Paket 2 (Dua), Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Dalam Kota Langgam di Kecamatan Langgam. Berdasarkan kontrak Nomor  620/D.PUPR/BM/KTR-WAS/2021/46, pada tanggal 19 Mei 2021 dengan nilai kontrak Rp282.575.095,00 BPK menemukan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp84.665.992,00.

  4. PT PNC sebagai Pelaksana Pekerjaan Paket 6 (Enam), Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan SP VII - Pelalawan di Kecamatan Pelalawan. Berdasarkan kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM/KTR-WAS/2021/42, pada tanggal 18 Mei 2021 dengan nilai kontrak Rp187.643.500,00, BPK menemukan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp63.121.335,48.

  5. PT WECC sebagai Pelaksana Pekerjaan Paket 7 (Tujuh), Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ukui – Kopau. Berdasarkan kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM/KTR-WAS/2021/23, pada tanggal 7 Mei 2021 dengan nilai kontrak Rp294.283.000,00, BPK menemukan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp114.363.020,00.

  6. CV KK sebagai Pelaksana Pekerjaan Paket 1 (Satu), Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tambak -Bakung Kecamatan Langgam dengan nilai kontrak Rp384.741.500,00 Terjadi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp178.859.400,00.

  7. CV DPC sebagai Pelaksana Pekerjaan Paket 3 (Tiga), Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Dalam Kota Pangkalan Kerinci dengan nilai kontrak Rp230.263.000,00 Terjadi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp58.736.720,00.

  8. PT SAC sebagai Pelaksana Pekerjaan Paket 1 (Satu), Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Dalam Kota Bandar Seikijang dengan nilai kontrak Rp230.263.000,00 Terjadi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp29.775.168,00.

  9. CV NCK sebagai Pelaksana, Pekerjaan Paket 3 (Tiga), Pengawasan Penggantian Jembatan (Khusus Kabupaten) Jalan Ukui – Kopau dengan nilai kontrak Rp230.469.800,00 Terjadi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp63.562.936,00.

  10. CV ATC, Pekerjaan Paket 7 (Tujuh) Pengawasan Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Kelurahan Langgam dengan nilai kontrak Rp788.045.000,00 Terjadi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp16.437.000,00.


BPK menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan uji petik atas kegiatan Jasa Konsultan tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.  Direktur Perusahaan Jasa Konsultan Pengawas mengakui dan menerima hasil pemerikasaan BPK, Pihaknya bersama tim lelang membuat CV dan Surat Referensi Kerja Personel Kerja tidak senyatanya guna memenuhi persyaratan kualifikasi atas pengalaman kerja personel yang ditetapkan dalam dokumen lelang karena bebarapa perseonil tidak memiliki pengalaman kerja sejenis tidak sebanyak yang dipersyaratkan oleh PPK dan KAK.


Tak hanya itu, BPK menyebutkan ada juga Personel Konsultan Pengawas yang terdaftar didalam Kontrak, namun senyatanya tidak bekerja.  Personel tersebut diantaranya berasal dari CV KK personel atas nama AM, ST yang diganti oleh RH tidak bekerja tanpa persetujuan PPK, CV KK personel atas nama RAJ, ST tidak bekerja, CV DPC personel atas nama AS, ST tidak Bekerja, CV DPC personel atas nama M.A tidak bekerja, PT PNC personel atas nama M.H, ST tidak bekerja.


BPK juga menemukan sebanyak 21 personil pergantian yang bekerja dilapangan tidak sesuai dengan nama didalam kontrak. Pergantian terhadap 21 personel tersebut tanpa melalui persetujuan PPK.


Sementara dijabarkan oleh BPK terdapat Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), diantaranya:


1. Pasal 7, Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang serta penipuan pada:


a. Poin 7.1 huruf c, yang mengatur bahwa berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen/atau keterangan lain yang disyarakatkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini;


b. Poin 7.3 yang mengatur bahwa penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejaba Penandatangan Kontrak sebagai berikut: 1) Pemutusan kontrak, 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia, dan 3) pengenaan sanksi daftar hitam.


2. Pasal 50, persyaratan personel pada:


a. Poin 50.1, yang mengatur bahwa personel inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran dan dibuktikan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak serta dituliskan dalam Lampiran SSKK.


b. Poin 50.2, yang mengatur bahwa penggantian personel inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.


Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati Pelalawan melalui Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindak lanjuti rekomendasi BPK.


Dalam rekomendasi BPK tersebut agar, memerintahkan Kepala Dinas (Kadis) PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp736.966.651,48. Juga melalui Kadis PUPR agar mengintruksikan PPK dan PPTK supaya di masa yang akan datang mengendalikan kontrak secara cermat, memberikan sanksi secara tertuli kepada 10 penyedia jasa konsultan yang tidak berintegritas dalam kegiatan pengadaan jasa konsultan pada Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan tahun 2021.


Terakhir BPK merekomendasikan Bupati Pelalawan melalui Kepala ULP mengintruksikan Pokja Pemilian Konsultan supaya melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada penerbit referensi/kontrak sebelumnya, pada saat melakukan evaluasi teknis atas dokumen penawaran jasa konsultansi pada sub unsur pengalaman kerja profesional.


Atas permasalahan yang diuraikan, awak media telah berusaha menemui Kadis PUPR tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Dinasnya, namun saat itu tidak berada ditempat. Seorang staf diruang Kadis PUPR mengatakan Kadis tidak berada ditempat, sehingga surat konfirmasi dititip kepada pegawai inisial B saat itu. Kemudian ditanggal 13 Juli 2022 melalui pesan wa ditanyakan kepada B pegawai yang menerima surat mengatakan, “sudah bg suratnya sama pak Kadis,” balasnya. (Ben)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com