Masyarakat Desa Lebak Harjo Datangi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Pertanyakan TORA
Kamis, 13-06-2024 - 23:53:02 WIB
Baca juga:
   
 

Malang - Kehadiran Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) hendaknya jadi upaya serius bagi pemerintah guna memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat.

Tanah yang dimiliki masyarakat yang tepatnya berada di dalam kawasan hutan tentunya tidak sedikit memiliki sengketa maupun potensi konflik baik dengan sesama warga masyarakat maupun dengan perhutani dan pemerintahnya. Dalam hal tersebut masyarakat berharap, pemerintah kabupaten Malang bisa bekerja lebih keras lagi untuk memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan kepastian hukum melalui regulasi yang ada yakni program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Masyarakat Merasa penasaran, di penghujung program nasional Reforma Agraria (TORA), status tanah mereka belum ada kejelasan, akhirnya beberapa warga masyarakat desa Lebak Harjo kecamatan Ampelgading, mendatangi kantor dinas pertanahan kabupaten Malang provinsi Jawa Timur.

Kedatangan warga disambut baik oleh perwakilan dari dinas pertanahan Kabupaten Malang Staf bidang penanganan masalah seksi penanganan tanah negara dan badan hukum (Bintoro), kepada warga desa Lebak Harjo Bintoro berusaha menjelaskan kronologi dan mekanisme permohonan TORA yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Malang.

“TORA sudah kami ajukan pak, Untuk (PPTPKH) sifatnya bukan parsial, kita selaku Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) pada bulan mei-september 2023 sudah melakukan permohonan kepada kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( LHK ) dan sudah ditanggapi oleh kementerian LHK, sekarang tahapannya sudah sampai ke tahap revisi ulang oleh Tim Terpadu, terkait Tim Terpadu ( TIMDU ) kita tidak punya kewenangan untuk intervensi/mendesak karena mereka sifatnya independen, kita hanya mengantarkan TIMDU ke lokasi yang di mau oleh TIMDU tersebut, selanjutnya oleh TIMDU dijadikan bahan untuk dilaporkan Bu Menteri, melalui Dirjen Kementrian LHK” jelas Bintoro (21/5/2024)

Ditanya tingkat kesulitan proses pengajuan permohonan TORA bintoro menerangkan bahwa prosesnya cukup mudah.

“Kalau Aturan dulu, kita minta tanah 1 hektar harus mengganti hutan 1 hektar kalau sekarang tidak perlu, tukar menukar kawasan hutan itu sudah tidak ada sejak ada undang-undang cipta kerja nomor 10 yang terbit pada 10 November 2020, namun sekali lagi kita tidak bisa intervensi mengenai revisi ulang ditingkat dirjen kementerian LHK, itu mutlak kewenangan tim terpadu,” terang bintoro (21/5/24).

Ditanya soal sejauh mana koordinasi dengan pihak TIMDU/kementrian LHK, Bintoro memaparkan bahwa koordinasi terus dilakukan dengan baik.

“Kita sudah tanya tanya kepada ketua tim terpadu jawabnya masih dalam tahap proses pembahasan untuk direvisi ulang di tingkat TIMDU, itu nanti jika proses penerbitan SK persetujuan pelepasan selesai, selanjutnya dilakukan tata batas, kemudian tahap selanjutnya pasang patok oleh BPKH 11 jogja dibantu oleh warga, itu prosesnya pak, setelah itu BPKH lapor kepada Bu Menteri bahwa proses tata batas sudah selesai sudah ditandatangani camat ditandatangani dinas cipta karya BPN dan lain sebagainya, setelah semua tanda tangan kemudian dikasihkan sama Bu Menteri, baru bu menteri keluarkan SK pelepasan, nah SK pelepasan itu yang nantinya jadi dasar BPN untuk menerbitkan sertifikat,” papar Bintoro (21/5/24).

Menurut Bintoro pemerintah daerah kabupaten Malang sudah bekerja keras sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau dari sisi kami pemerintahan daerah sudah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, Kalau dirjen LHK minta untuk di telah ulang atau harus revisi ulang kita bisa apa? ya nunggu proses tela’ah / revisi ulangnya selesai,” ujar Bintoro.

Ditanya estimasi kapan proses tela’ah/revisi ulang biasanya akan selesai? Bintoro tidak dapat memberikan jawaban.

”Kita tidak bisa memberikan jawaban, karena tongkat komando nya ada di kementerian, karena tongkat komando nya tidak di kita jadi kita tidak punya deadline pak”tukasnya.

Ditanya dengan siapa saja koordinasi di kementerian LHK terkait TORA /PPTPKH dilakukan? Bintoro menjawab Pemkab Malang telah koordinasi langsung dengan Direktur Pengukuhan (DITKUH) kementrian LHK.

“Sudah kita tanyakan prosesnya, jawabannya ya itu tadi masih perlu ditela’ah /direvisi ulang oleh TIMDU, Sejauh kita koordinasi dengan DITKUH, tidak ada jawaban soal estimasi, kapan proses akan selesai? pertanyaan seperti itu sudah kita ajukan, intinya pemerintah daerah sudah berusaha maksimal untuk memperjuangkan hak-haknya masyarakat,” ujarnya.

Disinggung soal desa Lebak Harjo bintoro mengaku belum ada koordinasi.

“Untuk desa lebak harjo belum ada koordinasi dengam kita pak, cuman memang kita punya grup yang isinya seluruh kepala desa, setiap informasi perkembangan dari program reforma agraria kita kirim langsung ke grup itu, sudah ada 10 desa lebih yang sudah datang ke kantor dinas pertanahan dan kita kasih jawaban dengan jawaban yang sama,” kata Bintoro.

Salah satu warga desa Lebak Harjo (Gatot) bertanya, apakah jika SK pelepasan sudah terbit masyarakat boleh melihat SK itu ? Bintoro menjawab, “Sangat bisa sekali bahkan setiap tahapan yang sudah dijalankan pemerintah masyarakat bisa mengikuti, bahkan kita libatkan, "ucapnya.


(Sudirlam)




 
Berita Lainnya :
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  • Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    02 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    03 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    04 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    05 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    06 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    07 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    08 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    09 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    10 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    11 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    12 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    13 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    14 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    15 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    16 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    17 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    18 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    19 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    20 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    21 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    22 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com