Isu Amandemen UUD, Sjarifuddin Hasan: Kami Tidak Pernah Membahas Pemilihan Presiden Dikembalikan ke MPR
Sabtu, 08-06-2024 - 21:00:34 WIB
Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM, MBA.
Baca juga:
   
 

Jakarta - Wacana dan isu amandemen UUD NRI Tahun 1945 muncul sebelum Pemilu 2024. Amandemen yang diinginkan adalah memasukan tentang haluan negara, dulu disebut dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sekarang menjadi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Haluan negara ada dalam UUD inilah yang menjadi pentingnya dilakukan amandemen,”ujar Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM, MBA. "Sehingga perlu dilakukan amandemen secara terbatas," tambahnya.
 
Ungkapan demikian disampaikan oleh Politisi Partai Demokrat itu saat diwawacarai oleh wartawan di sela kunjungan kerja di Kota Bandung, Jawa Barat, 7 Juni 2024.
 
Lebih lanjut Sjarifuddin Hasan menuturkan, wacana perlunya amandemen pun sempat berkembang tak sebatas haluan negara. Ada dari kelompok masyarakat bahkan dari pemerintah mengusulkan perlunya amandemen tentang penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
 
Terkait keinginan amandemen, Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut bila MPR melakukan amandemen itu tidak dilakukan sebelum Pemilu 2024.
 
Dalam waktu selanjutnya, MPR tetap membuka pintu seluas-luasnya aspirasi masyarakat yang ingin UUD diamandemen. Terhadap berbagai aspirasi yang muncul, MPR menampung semua. “Aspirasi kita serap dan selanjutnya dikaji oleh Badan Pengkajian MPR,” ujar anggota DPR dari dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu.
 
Dari semua aspirasi dan masukan yang ada, MPR selanjutnya membahas bahan-bahan itu untuk dimatrikulasi dan di-listing. Hasil akhirnya berupa rekomendasi yang akan disampaikan pada Pimpinan MPR Periode 2024-2029. “Pimpinan MPR saat ini tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan amandemen,” ungkapnya.
 
Meski demikian ditegaskan bila amandemen dilakukan, jangan secara parsial namun harus dilakukan kajian secara menyeluruh.

Diungkap, MPR tidak pernah membahas presiden dan wakil presiden perlu dipilih kembali oleh MPR atau tidak. “Sekali lagi saya tegaskan bahwa isu mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR, tidak pernah muncul,” tegasnya.
 
Pria asal Sulawesi Selatan itu mengatakan bahwa dalam negara demokrasi, semua kehendak ada di tangan rakyat. MPR sebagai representasi rakyat memiliki tugas menyerap dan menampung aspirasi. “Semua tergantung pada masyarakat termasuk partai politik”, ujar pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu. “Semua silahkan memberi masukan kepada MPR,” ujarnya kembali.

(Ardi W)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com