CATATAN KETUA MPR RI
Merawat Pertumbuhan, Konsumsi Rumah Tangga Jangan Diperlemah
Jumat, 07-06-2024 - 10:17:20 WIB
Dr. Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN)
Baca juga:
   
 

Jakarta - SEBUAH keputusan atau peraturan menjadi tidak bijaksana jika peraturan tersebut justru merusak dan menghancurkan keseluruhan sistem maupun sub-sistem. Maka, setiap kali menerbitkan  keputusan baru, hendaknya rancangan keputusan itu selalu berpijak pada kalkulasi yang matang dengan pertimbangan dan kajian yang komprehensif. Di tengah ketidakpastian global yang berkelanjutan seperti sekarang, keputusan yang akan merusak mesin pertumbuhan ekonomi mestinya haram.

Dapat dikatakan bahwa pasca pandemi Covid-19 yang berdurasi lebih dari dua tahun itu, kekuatan konsumsi dalam negeri, utamanya konsumsi rumah tangga, menjadi pondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Fakta ini tak terbantahkan. Sebagai faktor dengan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, peran signifikan konsumsi rumah tangga itu bahkan terus berlanjut hingga kuartal pertama 2024. Masyarakat pun diberi gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi nasional awal tahun ini tumbuh dengan kuat, saat pertumbuhan sejumlah negara memperlihatkan kecenderungan melemah.

Karena berdampak langsung pada kebaikan bersama, siapa pun pasti menghendaki agar perekonomian nasional terus bertumbuh. Konsekuensinya, pondasi atau faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan. Bersama faktor pertumbuhan investasi dan ekspor, kekuatan konsumsi dalam negeri, utamanya konsumsi rumah tangga, pun harus terus diperkuat dari waktu ke waktu. Bukankah kekuatan konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat itu secara tak langsung memberi gambaran  tentang kesejahteraan masyarakat.

Apa jadinya jika dampak langsung sebuah keputusan atau peraturan justru mereduksi, memperlemah bahkan merusak kekuatan konsumsi rumah tangga? Sudah pasti bahwa keputusan atau peraturan itu tidak bijaksana karena berpotensi merusak kebaikan bersama. Dan, buah dari keputusan yang tidak bijaksana itu tentu sangat mudah untuk dianalisa dan dibuatkan kesimpulan; bahwa pertumbuhan ekonomi di waktu-waktu mendatang akan melemah, bahkan bisa saja tumbuh negatif sebagai akibat dari melemahnya kekuatan konsumsi rumah tangga.

Gambaran tentang pertumbuhan ekonomi nasional terkini bisa dipahami dari laporan resmi Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada pekan pertama Mei 2024.  Dua institusi negara itu melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia per triwulan I-2024 tetap tinggi, yakni mencapai 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).  Dan, pertumbuhan tinggi sepanjang periode triwulan pertama-2024 itu disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga yang masih kuat. Belanja pemerintah untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 pun ikut memperkuat konsumsi rumah tangga, antara lain dari pemberian honorarium petugas Pemilu.

Berpijak pada laporan resmi Kementerian Keuangan dan BPS itu, semua pihak diingatkan untuk merawat kekuatan daya beli masyarakat agar kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Ini menjadi strategi kebijakan paling masuk akal di tengah ketidakpastian yang terus membayangi perekonomian global.  Boleh jadi, karena alasan merawat kekuatan konsumsi rumah tangga itulah pemerintah tidak otomatis menaikkan harga jual eceran atas bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kendati harga minyak mentah di pasar dunia telah naik akibat konflik bersenjata di beberapa kawasan.

Hari-hari ini, terlihat adanya kontradiksi kebijakan; di satu sisi ada kebijakan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi demi merawat daya beli masyarakat, tetapi di sisi lain dimunculkan kebijakan yang mewajibkan setiap pekerja atau rumah tangga menyisihkan pendapatannya untuk sesuatu yang tidak atau belum menjadi prioritas masing-masing orang  atau keluarga. Sudah pasti bahwa setiap kali pendapatan keluarga disisihkan, daya beli keluarga itu akan melemah.

Diyakini bahwa masyarakat kebanyakan lebih memrioritaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan demi kebaikan bersama. Maka, agar konsumsi rumah tangga sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi tidak melemah, regulator negara jangan dulu memaksakan berlakunya kebijakan atau peraturan yang mewajibkan setiap orang dan rumah tangga menyisihkan pendapatan atau gaji untuk sesuatu yang tidak menjadi prioritas bagi masing-masing keluarga. Biarkan setiap orang atau keluarga Indonesia menetapkan prioritas kehidupan mereka. Memaksakan setiap orang atau keluarga menyisihkan penghasilan adalah bentuk intervensi yang terlalu jauh.

Patut dicamkan bahwa dinamika perekonomian nasional tidak semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor di dalam negeri, melainkan juga oleh faktor lain dari luar. Faktor luar yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia hari-hari ini adalah fakta naiknya harga minyak mentah, serta menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Dua faktor ini menyebabkan terjadinya gelembung belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan, utamanya untuk impor minyak serta pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri.

Sepanjang pekan pertama Juni 2024 ini, harga minyak mentah di pasar global masih mencatat kenaikan. Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah pun masih di kisaran Rp 16.250-an. Dampak dari kedua faktor luar itu bisa membuat catatan pertumbuhan sekarang ini menjadi tidak kokoh atau rapuh. Misalnya, ketika tiba waktunya APBN tidak bisa lagi menolerir gelembung subsidi BBM akibat mahalnya harga minyak mentah sekarang ini, pilihan yang tersedia hanya satu, mengurangi anggaran subsidi. Ketika subsidi BBM harus dikurangi, yang terjadi kemudian adalah naiknya harga eceran BBM.

Dampak langsung dari naiknya harga BBM bersubsidi dirasakan langsung oleh masyarakat kebanyakan. Misalnya, sudah barang tentu pengeluaran atau belanja untuk transportasi menjadi lebih mahal. Cepat atau lambat, daya beli setiap orang untuk keperluan lainnya akan melemah. Memang, dampak kenaikan harga energi selalu melebar. Sebab, biaya produksi menjadi lebih mahal. Konsekuensinya, harga produk dan jasa pun ikut naik. Kalau kenaikan harga barang dan jasa tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan atau gaji komunitas pekerja, daya beli akan melemah. Melemahnya daya beli atau konsumsi masyarakat menghadirkan ancaman nyata bagi prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Kalau semua pihak sepakat untuk memrioritaskan potensi pertumbuhan ekonomi nasional, pilihannya adalah terus merawat dan memperkuat konsumsi rumah tangga. Maka, jangan paksakan rumah tangga Indonesia menyisihkan pendapatannya untuk sesuatu yang belum jelas.


 


Oleh : Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com