Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang menuturkan bangsa Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada tantangan kebangsaan yang semakin kompleks dan dinamis. Bahkan, kondisi dunia sedang 'tidak baik-baik saja'. Dari perspektif ekonomi, pertumbuhan ekonomi global masih belum sepenuhnya pulih usai badai pandemi Covid-19 melanda dunia. Pada tahun 2024 dan 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global masih cenderung melambat dan datar pada kisaran 3,2 persen.

"Dari perspektif geo-politik global, masih belum selesainya konflik Rusia dan Ukraina, agresi Israel ke Palestina, eskalasi ketegangan di beberapa kawasan di berbagai belahan dunia, semakin memperburuk kondisi perekonomian global. Ketidakstabilan geo-politik global akan berdampak pada terganggunya aktivitas perdagangan, melonjaknya harga komoditas, krisis energi berkepanjangan, dan kebijakan moneter yang agresif," ujar Bamsoet saat menghadiri Peringatan HUT ke-70 Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) di Jakarta, Sabtu (25/5/24).

Hadir antara lain Ketua Dewan Pembina Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) Bambang Sulistomo, Ketua Dewan Pakar IP-KI Hadi Poernomo, Ketua Dewan Pertimbangan IP-KI Edy Gunawan, Ketua Umum DPP IP-KI Baskara Sukarya dan Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kompleksitas dan dinamika tantangan kebangsaan tersebut, mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia harus memperkuat ketahanan dan kedaulatan dalam berbagai aspek.  Setidaknya pada tiga dimensi, yaitu ketahan dan dan kedaulatan di bidang politik, ekonomi, dan ideologi.

Pada dimensi politik, bangsa Indonesia memiliki landasan pijak yang kokoh dan posisi yang tegas dalam menentukan orientasi politik luar negeri. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa-bangsa lain, serta menempatkan ketertiban dan perdamaian dunia sebagai komitmen kebijakan luar negeri.

"Namun kita tidak boleh melupakan, bahwa ketahanan dan kedaulatan politik juga dibangun oleh pondasi politik dalam negeri yang kondusif, tidak saling mencederai, dan dilandasi oleh kedewasaan dan kematangan berdemokrasi. Kontestasi politik jangan dijadikan pintu masuk bagi perpecahan, atau menempatkan rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, pada dimensi ekonomi, kemampuan bangsa Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap pengaruh dan dominasi perekonomian global, khususnya dari negara-negara maju, tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membangun daya saing. Namun, tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk membangun kemandirian.

"Misalnya dalam aspek ketahanan pangan. Tentunya menjadi ironi bahwa sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia, dan dengan segala sumberdaya agraria yang berlimpah, namun bangsa Indonesia masih memiliki ketergantungan impor bahan pangan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menguraikan, dari aspek ketahanan ideologi, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa ancaman geo-politik global tidak hanya bersifat fisik material semata, namun juga berdimensi ideologis. Ancaman berdimensi ideologis ini tidak mungkin disikapi dengan membangun benteng-benteng yang berjajar di sepanjang gugusan kepulauan Nusantara.

Saat ini, di tengah derasnya arus globalisasi yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, batas-batas teritorial negara semakin kabur. Akses informasi global, baik ataupun buruk, dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, di manapun, sedemikian mudahnya, hanya sebatas sentuhan jari pada layar gawai (gadget).

"Dalam konsepsi ini yang kita perlu bangun adalah benteng-benteng ideologi, melalui penanaman wawasan kebangsaan kepada segenap anak bangsa. Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan inilah yang akan menjadi benteng moral untuk menyaring arus informasi global yang bersifat merusak, mempromosikan faham-faham radikal serta nilai-nilai yang melenceng dari kearifan lokal dan jatidiri bangsa. Selain menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, dan rujukan etika moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," pungkas Bamsoet.

(*)