Jakarta - Ratusan profesor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, pada Kamis, 23 Mei 2024, berkumpul di Jakarta. Kehadiran para profesor dan guru besar yang terhimpun dalam PERGUBI (Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia) di Jakarta untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR.
 
Di sela sosialisasi juga digelar pameran dan seminar tentang koperasi, usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Hadir dalam sosialisasi dan pameran, Wakil Ketua MPR Prof. Dr, Sjarifuddin Hasan MM, MBA.
 
Sebelum sosialisasi digelar, Ketua Panitia Acara, Prof. Dr. Gunawan Tangkilisisan dan Ketua DPP PERGUBI Prof. Gimbal Dolaksaribu, memberi pengantar dan pemaparan mengenai rangkaian acara itu.
 
Dalam sosialisasi yang bertema ‘Menuju Indonesia Emas Dalam Sistem Ekonomi Pancasila’, Sjarifuddin Hasan memaparkan pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah, khususnya yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam waktu 20 tahun terakhir.
 
Pria yang menjadi Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden SBY itu mengungkap strategi pembangunan yang dilakukan oleh Presiden SBY selama berkuasa. Dikatakan ada empat strategi, pertama, pertumbuhan yang berdasarkan pemerataan. Menurut Sjarifuddin Hasan geografis bangsa ini terdiri dari berbagai ribu pulau sehingga pembangunan harus merata. “Jangan sampai pembangunan misalnya hanya di Pulau Jawa,” tuturnya. Disebut daerah terpencil juga harus didorong pertumbuhan ekonominya.
 
Strategi kedua, pembangunan ekonomi yang orientasinya menurunkan tingkat kemiskinan. Bila pembangunan ekonomi tinggi tetapi angka kemiskinan tidak berubah itu bukan visi dari pemerintahan Presiden SBY. “Visi Presiden SBY adalah pembangunan tinggi tetapi kemiskinan harus turun,” ujar pria yang menjadi Guru Besar di Universitas Negeri Makassar itu.
 
Ketiga, visi pembangunan Presiden SBY adalah mengurangi pengangguran. “Kalau pembangunan tidak menciptakan lapangan kerja maka apa yang dilakukan tidak bermanfaat bagi rakyat,” ujar anggota DPR yang duduk di Komisi I itu. Dan Keempat, pembangunan harus berpihak pada lingkungan. “Mengapa lingkungan sangat diperhatikan, karena untuk kepentingan jangka panjang,” tuturnya.
 
Dari 10 tahun pembangunan yang dilakukan oleh Presiden SBY, dari tahun 2004-2014, Sjarifuddin Hasan menguraikan capaian pertumbuhan ekonominya. Dikatakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,79 persen bahkan 6,5 pesen. “Setelah pemerintahan Presiden SBY, pemerintahan berikutnya capaian pertumbuhan ekonominya rata-rata hanya 4,11 persen, yang tertinggi 5,1 persen,” ungkap pria asal Sulawesi Selatan itu..
 
Menjelang pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabawo Subianto, ia berharap agar PERGUBI berkontribusi kepada pemerintahan  lima tahun ke depan bahkan sampai tahun 2045. “Saya telah memberikan pandangan dan pengalaman bagaimana membangun perekonomian dan prestasi-prestasi yang pernah dicapai maupun yang belum,” ujarnya.
 
Hasil dari pertemuan para guru besar hari itu didorong dapat dianalisa dan diformulasikan untuk menjadi masukan dari PERGUBI kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran. “Semakin banyak informasi yang diberikan kepada pemerintah dan juga bermanfaat bagi para pelaku usaha UMKM dan koperasi,” tegasnya.
 
Dalam sosialisasi yang dilakukan mulai pukul 09.00 WIB, Sjarifuddin Hasan menegaskan pembangunan ekonomi penting namun bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa juga harus diperhatikan. “Implementasi nilai-nilai Empat Pilar harus ditingkatkan di masyarakat,” harapnya. Dirinya yakin para guru besar paham akan nilai-nilai kebangsaan.
 
Disampaikan tantangan Sosialisasi Empat Pilar, di satu sisi kita ingin nilai-nilai kebangsaan bisa diamalkan masyarakat namun di sisi yang lain ada masyarakat yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. “Bila kebutuhan dasar belum tercukupi maka susah menjelaskan nilai-nilai Empat Pilar pada masyarakat, ujarnya. Saat sosialisasi mereka hadir namun setelah itu tidak memikirkan lagi apa yang disampaikan,” tambahnya.
 
Untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa di masyarakat maka kebutuhan dasar mereka harus terlebih dahulu terpenuhi. Untuk itu dalam sosialisasi Sjarifuddin Hasan menegaskan pemerintah harus hadir di tengah kebutuhan rakyat dan kepada para pelaku UMKM dan koperasi. “Pemerintah bertanggungjawab terhadap kebutuhan rakyat dan apa yang diinginkan oleh pelaku UMKM dan koperasi,” tegasnya.
 
(Ardi W)