LSM BAKORNAS Soroti Pinjaman Daerah yang Terkesan Tidak Transparan
Kamis, 09-05-2024 - 08:53:05 WIB
Ilustrasi
Baca juga:
   
 

Pesawaran Lampung - Tidak transparannya pinjaman daerah untuk membiayai kegiatan infrastruktur di Kabupaten Pesawaran Lampung terindikasi adanya perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Hal itu diungkap Ketua DPD BAKORNAS Lampung, Agung Sugenta.

Ungkapan itu disampaikannya di sekretariat DPD BAKORNAS di Kecamatan Kedondong Pesawaran, Rabu (08-05-2024).

"Dokumen kontrak pinjaman tidak bisa diakses dan bunga pinjaman tidak sama antara LHP BPK tahun 2023 dan Peraturan Daerah," tegas Agung.

Seperti diketahui pada tahun   2022 lalu APBD Pesawaran mengalami defisit, sehingga untuk membiayai kegiatan infrastruktur yang sifatnya urgen kepala daerah mengajukan pinjaman kepada Bank BJB sebesar Rp. 80 Milyar. Dengan bunga pinjaman 9,20%.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Lampung Tahun Anggaran 2022 Nomor.28B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023 terdapat kelemahan pengendalian intern maupun tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pemerintah daerah mencari alternatif pimjaman dari bank swasta yaitu PT.BJB sebesar Rp. 80 Milyar dengan bunga 9,20% berlaku fixed rate dengan garce period pokok maksimal sampai 31 Desember 2024. Dengan mekanisme pencairan bertahap. Berdasarkan analisa bahwa bunga tersebut lebih biesar dari BI Rate tertinggi pada tahun 2022.

Pengendalian belanja dan pengelolaan utang yang tidak memadai serta terjadinya defisit keuangan riil, mengakibatkan terjadinya peningkatan utang pemerintah Kabupaten Pesawaran kepada pihak ketiga dan resiko gagal bayar atas utang jangka pendek lainnya pada tahun anggaran berikut nya.

Atas resiko tersebut yang timbul akibat pinjaman yang seolah dipaksakan, dan bunga yang lebih tinggi dari BI Rate,mengakibatkan beban bagi keuangan daerah.BAKORNAS menilai tidak adanya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengambil kebijakan. Dan diduga ada kepentingan pihak tertentu dalam pinjaman tersebut.

Dari selisih bunga pinjaman antara hasil pemeriksaan BPK 9,20% dan peraturan daerah kabupaten Pesawaran menyebut angka 10%, jelas terlihat tidak adanya transparansi dalam hal ini. Seharusnya, informasi yang diberikan baik oleh pemerintah daerah maupun legislatif harus sama, agar publik tidak berasumsi negatif terhadap lembaga tersebut.

BAKORNAS dalam hal ini sudah berupaya meminta kepada bupati agar terbuka terkait pinjaman daerah. Mengacu kepada UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No 43 Tahun 2018, BAKORNAS akan mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah agar transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran.

(Rls/Anton)




 
Berita Lainnya :
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  • Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    02 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    03 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    04 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    05 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    06 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    07 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    08 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    09 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    10 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    11 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    12 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    13 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    14 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    15 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    16 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    17 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    18 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    19 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    20 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    21 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    22 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com