Kejaksaan Jangan Main Mata dengan Syamsuar, Ungkap Pelapor Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos di Siak
Senin, 13-06-2022 - 16:05:11 WIB
Tanda terima laporan
Baca juga:
   
 

Pekanbaru - Setelah ratusan orang yang mengatasnamakan Mahasiswa Riau dan Organisasi Pemuda Pancasila (PP) Pekanbaru berunjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Riau, Selasa (31/05/2022.


Tak sampai disitu, kemudian berlanjut hingga di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jumat (10/06/2022, atas kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Siak tahun 2011, 2012, 2013, 2014 senilai lebih dari Rp56,7 miliar dan 2015-2019 yang kabarnya melibatkan Gubernur Riau Syamsuar sebagai Bupati Siak saat itu, kini sedang diselidiki Kejaksaan.


Dikabarkan pula, Korps Adhyaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau ini telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah ribuan orang termasuk penerima hibah dan dana bansos tersebut untuk dimintai keterangan.


Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Jaja Subagja diwakili Asintel Raharjo Budi Krisnanto saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya masih mendalami kasus ini dan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana bansos tersebut.


"Yang kami tangani saat ini terkait dana bansos. Kami sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan kerugian negara terkait hal itu," ucapnya, Selasa (31/05) lalu.


Dari pantauan group media ini dilapangan, Asintel Kejaksaan Tinggi Riau, Raharjo Budi Krisnanto, berjanji akan menyampaikan segala perkembangan terkait kasus hibah/bantuan sosial untuk Kabupaten Siak. Sementara itu, terkait aksi unjuk rasa sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GPMPPK) yang digelar di depan pintu gerbang Kejaksaan Agung RI, Jumat sore, (10/06/2022) di Jakarta, Kapuspenkum Ketut Sumedana juga membenarkan.


"Iya, benar, ada masyarakat dari Riau demo hari ini," kata Ketut.


Kapuspenkum Kejaksaan Agung juga tak menampik tuntutan yang diajukan pengunjuk rasa terkait dana hibah untuk Kabupaten Siak Provinsi Riau.


Menanggapi informasi dari Korps Adhyaksa terhadap aksi massa yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Riau dan di Kejaksaan Agung RI dalam dua pekan terakhir, Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Bowonaso Laia, selaku pelapor untuk kasus dugaan korupsi berjamaah di Kabupaten Siak itu, meminta pihak Kejaksaan untuk tidak memandang orang dengan jabatan yang diembannya atas terlibat kasus perkara antirasuah.


Pasalnya, kata Anas, korps adhyaksa, baik Kejaksaan Tinggi Riau maupun Kejaksaan Agung, belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos Kabupaten Siak Tahun 20112012, 2013, 2014 dan tahun anggaran 2015-2019. Padahal, proses pengumpulan data hingga penyidikan sudah berlangsung sejak tahun 2020.


“Harapan kami, jangan sampai masyarakat menilai jika Kejaksaan tidak menjalankan supremasi hukum di negeri ini. Dan juga dianggap mandul dalam setiap penanganan kasus hukum korupsi, seperti yang terjadi pada kasus hibah dan dana bansos untuk Kabupaten Siak," katanya, Senin (13/6/2022) di Pekanbaru.


Terakhir, kata Bowonaso, alokasi dana hibah dan bansos di Kabupaten Siak dinilai tidak sesuai dengan kriteria pemberian dana bansos sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dan diperkuat dengan temuan BPK yang menyatakan bahwa setiap hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh bupati dan penerima hibah.


“Logikanya, jika ada tindak pidana korupsi dalam alokasi pemberian hibah/bantuan sosial Kabupaten Siak kepada kelompok, ormas/lembaga yang sama secara berturut-turut setiap tahun, tentu kepala daerah atau bupati akan terseret," kata B Naso sembari mengingatkan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Riau untuk tidak main mata dengan Gubernur Syamsuar yang saat itu menjabat Bupati Siak.


Dikonfirmasi di kantornya, Senin (13/06) pagi, salah satu petugas Satpol PP yang berjaga jaga di pintu masuk kantor Gubernur Riau mengatakan Gubernur Syamsuar tidak bisa ditemui wartawan karena dirinya (Syamsuar red) sedang rapat.


"Sekarang wartawan belum bisa jumpa sama pak gubernur, karena sibuk rapat," kata salah satu anggota Satpol PP.


Saat konfirmasi dilakukan melalui Messaging Service-SMS Messaging (SMS) di nomor 081275530**, hingga berita ini diturunkan Gubernur Riau Syamsuar belum menjawab pertanyaan yang diajukan.**(tim/red)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com