Hadiri Musrenbang Bali, Dirjen Teguh Ingatkan Perkuat Perencanaan Layanan Adminduk
Selasa, 23-04-2024 - 09:54:34 WIB
Baca juga:
   
 

Denpasar - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan agenda wajib proses penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini sekaligus ruang partisipasi antarpelaku pemangku kepentingan pembangunan di daerah, sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menghadiri acara Musrenbang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 di Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (22/4/2024).

Dalam paparannya mewakili Mendagri Tito Karnavian, Dirjen Teguh menyampaian sejumlah poin penting. Antara lain, pelayanan Adminduk memang bukan merupakan pelayanan wajib urusan dasar. Namun pelayanan Adminduk mendasari seluruh pelayanan publik sehingga perlu mendapat dukungan yang memadai baik dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana.

"Saat ini untuk perekaman KTP-el di Provinsi Bali sudah baik dengan capaian sebesar 97,6%. Namun, untuk aktivasi IKD di Provinsi Bali masih 2,82%, sehingga perlu ada gerakan aktivasi IKD secara massal yang diawali oleh setiap ASN di tiap pemerintahan daerah," tutur Teguh Setyabudi.

Selanjutnya, kata Dirjen Teguh, Pemprov Bali agar memedomani peraturan perundangan yang berlaku, Instruksi Mendagri, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyelarasan perencanaan pusat dan daerah dalam menyusun rancangan akhir RPJPD Bali baik tahapan dan substansi.

"Adapun target penetapan Perda RPJPD dimaksud agar dilakukan pada Minggu Pertama Bulan Agustus," kata Dirjen Teguh Setyabudi.

Dirjen Dukcapil ini tak lupa memberikan apresiasi atas capaian indikator makro Provinsi Bali. Yakni pada tahun 2022 ke 2023 tampak menunjukkan kondisi lebih baik dan seluruhnya lebih baik dari kondisi nasional. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 sebesar 78,01 lebih tinggi dibanding dengan IPM Nasional Sebesar 74,39.

"Tingkat kemiskinan Bali Sebesar 4,25% di bawah angka rata-rata nasional 9,36%, pengangguran terbuka pada tahun 2023 berada di angka 2,69 di bawah Rata-rata Nasional sebesar 5,32% serta Gini Rasio di Bali menempati Indeks Gini Ratio Terbaik sebesar 0,362, dan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0,388," papar Dirjen Teguh.

Dirinya pun menyinggung hasil pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2024, yaitu 11 usulan terhadap proyek nasional telah disetujui. "Namun terdapat 9 usulan yang masih perlu dibahas lebih lanjut. Selain itu, terhadap 31 indikator yang telah disepakati dalam pembahasan Rakortek agar dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2025."

Pada bagian lain Teguh Setyabudi menyampaikan, dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2025 dan pelaksanaan RKPD Tahun 2024, Pemprov Bali agar tetap memperhatikan sejumlah aspek seperti pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pelaksanaan Pilkada Serentak, penggunaan SIPD-RI, dan akuntabilitas proses serta tahapan penyusunan yang meminimalisir potensi korupsi dalam perencanaan dan penanggaran.

"Belajar dari saat pandemi Covid-19, pembangunan sektor pariwisata di Bali yang memang menjadi tumpuan utama, jangan sampai mengabaikan pembangunan sektor-sektor lainnya. Selain itu sebelum lebih terlambat, pembangunan infrastruktur perhubungan dan transportasi harus betul-betul mulai dipersiapkan dengan baik," kata Teguh menekankan.

Terkait persiapan penyelenggara Pilkada 2024, Teguh menyoroti perlunya perhatian terhadap realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Bali, pengendalian inflasi daerah, dan perlunya pengendalian dalam rangka proses penyusunan RAPBD.

Dirjen Dukcapil Kemendagri berharap sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Musrenbang, Pemprov Bali perlu terus memperkuat koordinasi untuk keselarasan pembangunan Pusat-Daerah, khususnya pada pelaksanaan Musrenbangnas, penyusunan rancangan akhir, sampai dengan penetapan Perkada RKPD Tahun 2025.

Sementara Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya saat membuka Musrenbang menyampaikan bahwa capaian indikator pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023 sangat baik. "Bahkan bila dibandingkan dengan capaian nasional dan sebelum Covid-19 pada tahun 2020," tegasnya.

Senada dengan Dirjen Teguh Setyabudi, Mahendra juga menyinggung sektor-sektor non wisata yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan daerah.

Ia mengapresiasi pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) khusus kepariwisataan, penanganan sampah, penanganan Administrasi Kepegawaian terkait dengan ASN (PPPK dan CPNS), pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang perlu terus dioptimalkan, pengendalian inflasi daerah, serta pentingnya dorongan untuk pengembangan budaya dan Gerakan Petani Milenial.

Acara ini dihadiri oleh Deputi Sarana dan Prasarana mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ervan Maksum, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mewakili Mendagri; Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan, Prof. Muchlis, PhD; Wakil Ketua dan pimpinan DPRD Provinsi Bali, unsur Forkopimda Provinsi, Pimpinan Instansi Vertikal, para Bupati/Walikota se-Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, para akademisi, unsur swasta dan BUMD, Kepala OPD Provinsi, dan perwakilan dari unsur Tokoh Agama, Masyarakat, serta Adat.

(As)




 
Berita Lainnya :
  • Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
  • Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
  • Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    02 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    03 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    04 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    05 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    06 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    07 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    08 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    09 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    10 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    11 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    12 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    13 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    14 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    15 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    16 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    17 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    18 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    19 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    20 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    21 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    22 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com