Penembakan M.DAT di Tapos Bogor, Diduga Oknum Penyidik Unit Tahbang/Resmob PMJ Langgar Kode Etik Berat
Rabu, 17-04-2024 - 15:20:26 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Berawal M.DAT (21) saat dibonceng oleh H (25) asal Lampung Timur saat duduk di pinggir jalan di bilangan Tapos, Depok sekitar pukul 15.00 WIB, pada tanggal 29 Februari 2024 tiba-tiba datang beberapa polisi dan langsung meringkus H dan M.DAT. Saat di TKP didapati H (DPO Polisi) membawa senpi dan tidak ada perlawanan.
Anehnya H (DPO Polisi) sampai saat ini dalam keadaan baik-baik saja.

Namun hal berbeda perlakuan yang diterima dari oknum polisi Unit 2 Tahbang Resmob Polda Metro Jaya M.DAT langsung diikat tangannya dan ditembak ke arah perut hingga tembus padahal kedua tangan sudah diikat dan tidak mengadakan perlawanan.

Selanjutnya dalam keadaan luka tembak diperut M.DAH dilarikan ke RS.Polri Kramat Jati.
TS Paman korban yang tinggal di Gunung Putri Kabupaten Bogor mendapatkan kabar via telp bahwa keponakannya sekarang dirawat di RS Polri Kramat Jati.

Paman korban penembakan bersama Istri korban menuju RS.Polri Kramat Jati dan menemukan M.DAH dalam keadaan tak berdaya dengan luka tembakan diperut hingga tembus.

Sebelum operasi menurut keterangan korban yang disampaikan ke istri korban dipaksa untuk mengakui pencurian sepeda motor di wilayah Bekasi,karena dalam tekanan korban mengikuti intruksi dari penyidik.

"Sudah ikuti saja, nanti saya bantu karena M.DAH bukan pemain." ujar penyidik.

Keluarga terkejut pada tanggal 1 Maret 2024 mendapatkan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/191/III/2024/Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Keponakan saya ditetapkan sebagai tersangka dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang terjadi pada Rabu 21 Februari 2024 TKP di Bekasi.

Setelah kami cek faktanya pada tanggal 21 Februari 2024 keponakan saya sedang sakit gejala DBD dibuktikan dengan Surat Dokter klinik tempat keponakan saya berobat.

Tentu penetapan tersangka terhadap  keponakan saya tidak mendasar dan cacat secara hukum , Keponakan saya mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan karena takut dan dalam keadaan luka tembak tembus perut.

M.DAT masih dalam keadaan sakit karena luka dalam bekas tembakan diperut, BAB masih menggunakan kantung plastik medis namun pada tanggal 2 April 2024 dibawa ke Polda Metro Jaya oleh beberapa orang penyidik dan dugaan saya benar keponakan saya kembali di bawa ke RS Polri Kramat Jati pada Kamis, 3 April 2024.

"Kemudian pada tanggal 4 April 2024,M.DAT kembali dijemput penyidik  ke Polda Metro, dengan alasan data pasien sudah tidak ada di RS.Kramat Jati, bahkan keponakan saya tidak diberi makan dan dikasih obat." jelas TS Paman Korban.

"Tolong segera keluarga buat Surat Penangguhan Penahanan nanti saya urusin " ujar DM anggota Unit 2 Tahbang/ Resmob Polda Metro Jaya.

" Saya telah membuat Surat Penangguhan Penahanan ditujukan ke Yth. kasubdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya yang saya tandatangani diatas materai Rp.10.000, - dan ada bukti tanda terima Surat." imbuh Paman korban.

Paman korban penembakan memaparkan sampai detik ini keponakan saya masih di Tahan di Tahti Polda Metro Jaya dalam keadaan sakit, BAB masih menggunakan kantung medis.Saat kami berulang kali hendak mengkonfirmasi dan menanyakan kepada penyidik selalu tidak direspon padahal mereka yang meminta Surat penangguhan penahanan dengan alasan RS Kramat Jati tidak ada anggaran,data pasien sudah tidak ada.

" Terakhir kami membesuk didampingi Pengawas Dewan Pers Independen (DPI) Lilik Adi Gunawan, pada Senin, 15 April 2024 ,saat istri korban penembakan hendak membesuk, salah satu anggota polisi mengatakan tidak boleh ada tanda tangan didalam.

Lalu timbul kegaduhan,karena Pengawas DPI yang mendampingi keluarga hendak membesuk dan hendak meminta tanda tangan dan sidik jari korban penembakan tidak diizinkan oleh Kepala Tahti Polda Metro Jaya dan diminta kordinasi dengan penyidik.

Di tempat terpisah saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, (17/4/2024) Pengawas Dewan Pers Independen (DPI) Lilik Adi Gunawan menjelaskan istri tersangka korban penembakan sejak awal mengadukan pada DPI terkait Oknum Polisi Unit 2 Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya Diduga melakukan pelanggaran kode etik berat, melakukan kesewenang-wenangan,suaminya yang tidak melakukan perlawanan, kedua tangan sudah diikat ditembak perutnya. Bukankan ada asas praduga tak bersalah dan tidak boleh asal tembak apalagi kearah yang mematikan.

Pengawas Dewan Pers Independen (DPI) Lilik Adi Gunawan memaparkan mengenai penggunaan senjata api, tertuang dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri kemudian turut diatur dalam Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan.

Secara spesifik, merujuk dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan untuk melindungi nyawa manusia. Di dalam Peraturan Kapolri, turut diatur syarat-syarat lebih lanjut bahwa senjata api hanya boleh dipergunakan dalam keadaan saat membela diri dari ancaman luka berat atau kematian dan mencegah terjadinya kejahatan berat.

Sebelum menggunakan senjata api, polisi perlu memberi peringatan dengan ucapan yang jelas kepada sasaran untuk berhenti dan menunggu agar peringatan diindahkan. Namun, dalam beberapa kondisi, peringatan tidak perlu diberikan ketika kejadian yang berlangsung berada dalam jarak dekat sehingga tidak bisa lagi untuk menghindar.

"Istri korban penembakan sejak awal memang mengadukan kejadian yang dialami suaminya kepada kami dan kami wajib menerima pengaduan masyarakat untuk menegakkan keadilan." ujar Pengawas DPI.

"Kami dari FPII dan DPI menyerahkan segala hal terkait permasalahan hukum bagi keluarga korban penembakan kepada Penasehat Hukum FPII Adv.Arhur Noija,SH., Kantor Gerai Hukum ART & Rekan dan istri korban sudah menandatangani surat kuasa permohonan bantuan hukum. "lanjutnya.

"Kami meminta Kapolri segera memeriksa serta menindaklanjuti kasus penembakan di Tapos Depok serta menindak tegas Oknum Penyidik Unit 2 Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya, apabila terbukti terjadi pelanggaran maka sudah layak patut dan pantas di PTDH." tegas Lilik Adi Gunawan.

"Seluruh perusahaan media maupun jurnalis konstituen Dewan Pers Independen (DPI) saya minta kawal hingga tuntas terkait kejadian penembakan di Tapos Depok yang diduga adanya kesewenang-wenangan oknum polisi Polda Metro Jaya." pungkas Pengawas Dewan Pers Independen.

Sampai berita ini di tayangkan pihak Reskrimum Polda Metro Jaya belum dapat dikonfirmasi awak media.

Sumber: Eric Presidium Dewan Pers Independen (DPI)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com