BSKDN Kemendagri Gelar Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Jumat, 08-03-2024 - 09:48:50 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri yang berlangsung di Aula BSKDN pada Kamis, 7 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Upaya BSKDN untuk memberikan pemahaman yang tepat terkait regulasi, prosedur kerja, hingga program-program yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi.

Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan pada tahun 2023 BSKDN telah menyampaikan usulan rencana aksi reformasi birokrasi Kemendagri dengan 11 rencana aksi meliputi 8 rencana aksi tematik dan 3 rencana aksi general.

Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan zona integritas di lingkungan BSKDN telah  ditetapkan dua unit Eselon II sebagai unit kerja. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemendagri tahun 2024. Adapun unit yang ditetapkan meliputi Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pusat Strategi Kebijakan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri.

Sejalan dengan itu,  Kepala Subbidang Pemantauan Program Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Hatni mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dapat menyusun rencana aksi yang relevan dengan indikator yang ingin dicapai. Mengingat, masih banyak K/L yang menyusun rencana aksi sekadar formalitas semata sehingga kurang secara logika kurang berdampak.

"Tindak lanjutnya, jadi diharapkan setiap K/L itu melakukan koordinasi secara intens dengan K/L Meso yang akan melakukan penilaian terhadap indikator tersebut," jelasnya.

Dilain pihak, Kepala Biro dan Tata Laksana Kemendagri Evan Nur Setya Hadi mengungkapkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023 berada pada angka 84.19 dengan rincian 76.63 Reformasi Birokrasi General dan 7.56 Reformasi Birokrasi Tematik. Nilai tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Evan menilai kenaikan pada tahun 2023 bahkan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Adapun nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 mencapai 78.53 sementara tahun 2022 berjumlah 79.17.

"Kenaikan ini memang cukup signifikan di saat kita lihat perkembangannya atau progresnya. Alhamdulilah ini tentunya bukan saja perjuangan Biro Organisasi Tata Laksana semata tetapi adalah seluruh perjuangan ikhtiar semua teman-teman di 12 Komponen yang ada di Kemendagri," pungkasnya.

(Rilis).




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com