BSKDN Kemendagri Gelar Diskusi Susun Rekomendasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024
Selasa, 05-03-2024 - 22:25:14 WIB
Baca juga:
   
 

Parepare - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Diskusi Aktual (FDA) terkait Dinamika Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Auditorium B.J Habibie Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa, 5 Maret 2024. Kegiatan tersebut dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Menteri Dalam Negeri guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada yang akan dilakukan pada 27 November 2024.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo meminta daerah mematangkan persiapan penyelenggaraan Pilkada dengan memastikan sejumlah hal meliputi ketersediaan biaya penyelenggaraan Pilkada, partisipasi pemilih dalam Pilkada, mencegah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga memastikan tidak adanya pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.

"Dengan penyelenggaraan pemungutan suara di akhir tahun ini diharapkan kita memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan Pilkada sehingga pelaksanaannya menjadi lebih baik dan paripurna dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Yusharto saat memberi sambutan dalam forum tersebut.

Terkait biaya penyelenggaraan Pilkada, Plh. Dirjen Keuangan Daerah  Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. Dia menambahkan, Kemendagri juga telah mengimbau agar daerah menyiapkan biaya Pilkada pada dua tahun anggaran terdiri dari 40 persen dari anggaran tahun 2023 dan 60 persen sisanya dari anggaran tahun 2024.

"Untuk itu kita juga sudah terbitkan dulu di pedoman penyusunan APBD di tahun-tahun sebelumnya.Tolong daerah membuat Perda (Peraturan Daerah) (terkait) dana cadangan artinya mencicil di dalam mengalokasikan Pilkada serentak ini," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  (Bawaslu) Kota Parepare Zainal Asnun mengatakan partisipasi pemilih dalam Pilkada tidak kalah penting untuk diperhatikan. Kata dia, setiap pemilih harus terdata dengan baik. Dalam hal ini, pendataan pemilih sangat erat kaitanya dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di masing-masing daerah.

"Perekaman (e-KTP) ini termasuk salah satu peran pemerintah daerah karena data penduduk ini sangat penting mereka lah yang akan menggunakan hak pilih. Kalau tidak terdata dengan baik, tidak ada sistem yang bagus kita gunakan (maka) kami khawatir dari sudut pandang pengawasan Pemilu akan menjadi persoalan," ungkapnya.

Adapun, untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Idham Holik menekankan setiap pemilih harus teredukasi dengan baik mengenai penyelenggaraan Pilkada melalui literasi elektoral yang akan menentukan kualitas partisipasi pemilih.

 "Mudah-mudahan nanti  ke depan dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada literasi masyarakat Indonesia atau pemilih dalam Pilkada serentak ini semakin baik dan meningkat," terangnya.

Sejalan dengan itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Subkor Kewaspadaan Informasi dan Media Monitoring Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Baginda Achmadsyah Lubis mengatakan dalam menghadapi berbagai tantangan Pilkada tersebut,  pihaknya telah siap melakukan berbagai kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan Pilkada dan memastikannya berjalan dengan baik.

"Ada beberapa kerawanan yang kami sinyalir terkait dengan Pilkada ini. Mulai dari tahapan-tahapan (Pilkada) (sepertI) mulai akan menyebarnya lagi  Covid-19, kemudian terjadinya konflik sosial, rawan aksi anarkis pada tahap tertentu, ini yang mungkin menjadi perhatian kepada kita terutama jajaran Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) yang ada di daerah," tegasnya.

(Rilis)




 
Berita Lainnya :
  • Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
  • Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
  • Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  • Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    02 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    03 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    04 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    05 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    06 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    07 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    08 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    09 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    10 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    11 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    12 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    13 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    14 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    15 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    16 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    17 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    18 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    19 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    20 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    21 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    22 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com