Warga Aceh Melawan ExxonMobil Selama Dua Dekade, Ini Hasilnya
Kamis, 21-04-2022 - 10:47:59 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Seorang hakim federal di pengadilan District of Columbia di Washington, DC, Amerika Serikat, telah memerintahkan ExxonMobil Corp untuk membayar US$288.900,78 atau setara dengan Rp4 miliar untuk mengganti biaya hukum lawannya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Seperti dilansir Aljazeera Rabu 20 April 2022, perintah Hakim Distrik AS Royce Lamberth yang dikeluarkan pada Kamis pekan lalu merupakan lanjutan atas tegurannya kepada mantan penasihat ExxonMobil Alex Oh dan mantan firma hukumnya, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Mereka dinyatakan bersalah atas pelanggaran litigasi setelah Oh menghina pengacara lawan dengan kata-kata kasar selama deposisi.

Teguran ini juga memaksa Oh mengundurkan diri dari peran baru sebagai kepala divisi penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada April tahun lalu, kurang dari seminggu bekerja. Oh mengatakan dalam surat pengunduran dirinya bahwa teguran tersebut menjadi gangguan yang tidak diinginkan dalam pekerjaan di Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Keputusan hakim ini menjadi langkah dramatis setelah kasus warga Aceh melawan ExxonMobil, telah berlangsung selama dua dekade di pengadilan di District of Columbia.

Michel Paradis selakupengacara hak asasi manusia dan dosen di Columbia Law School di New York, "Sanksi adalah masalah yang sangat besar, dam hal itu jarang terjadi dan sering kali mencerminkan frustrasi seorang hakim dengan bagaimana seorang pengacara atau suatu pihak telah bertindak," ujanya kepada Al Jazeer Rabu 20 April 2022.

Kasus ini diajukan ke Pengadilan Distrik untuk Distrik Columbia pada 2001 setelah tuduhan bahwa penduduk desa Indonesia menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyerangan seksual, penyiksaan, pemerkosaan, dan kematian yang tidak wajar di dalam dan sekitar pabrik minyak dan gas ExxonMobil di Lhoksukon, Provinsi Aceh selama akhir 1990-an dan awal 2000-an.

Ke-11 penggugat dalam kasus tersebut, beberapa di antaranya diwakili oleh keluarga mereka, menuduh bahwa tentara yang dikontrak oleh ExxonMobil melakukan penggerebekan yang bertujuan untuk membasmi tersangka separatis, menyiksa dan membunuh anggota masyarakat lokal yang tidak bersalah dalam proses tersebut.

ExxonMobil dengan tegas membantah mengetahui tentang penyalahgunaan oleh kontraktor di bawah pengawasannya.

Andreas Harsono, seorang peneliti di Human Rights Watch Indonesia, mengatakan putusan pengadilan terbaru seharusnya mendorong ExxonMobil untuk berhenti 'bertele-tele' dan terlibat dengan substansi kasus.

"Pasukan keamanan Indonesia menggunakan dana perusahaan Exxon untuk operasi militer yang dirancang untuk menghancurkan perbedaan pendapat di Aceh dan untuk meningkatkan kapasitas untuk terlibat dalam taktik represif terhadap militan Aceh," kata Harsono kepada Al Jazeera.

Seorang juru bicara ExxonMobil menolak mengomentari perkembangan terbaru.

Terry Collingsworth, yang mengajukan kasus dan mewakili penggugat, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia tidak dapat berkomentar "selain untuk mengonfirmasi bahwa ini adalah penghargaan kepada penasihat penggugat untuk waktu dan biaya dalam memaksa Exxon untuk mematuhi kewajiban penemuan".

Beberapa penggugat, yang tercantum dalam dokumen pengadilan sebagai John dan Jane Does untuk melindungi identitas mereka, mengatakan bahwa mereka menyambut baik sanksi tersebut dan mengungkapkan standar ganda seputar deposisi.

Lahir dari penggabungan  antara Mobil Oil Indonesia dan Exxon pada 1999, perusahaan ini menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari US$1 miliar pada akhir 1990-an.

Kemudian perusahaan asal Amerika Serikat mengontrak anggota tentara Indonesia untuk menjaga fasilitasnya di Aceh dengan biaya US$500.000 per bulan.  Pada saat itu, Aceh sedang terlibat dalam perang saudara yang berkepanjangan antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebuah kelompok separatis yang menuntut otonomi dari seluruh negeri. (Mca).

Sumber : Al Jazeera




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com