Wujudkan Akuntabilitas APBD, Kemendagri Gelar Rakor Asistensi Penyusunan LKPD 2023
Kamis, 22-02-2024 - 21:34:33 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Rabu (21/2/2024). Rakor dilaksanakan dalam rangka menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan akuntabilitas serta transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Ditjen Bina Keuda Hendriwan mengatakan, Rakor ini penting dilaksanakan guna memberikan pemahaman serta penyamaan persepsi kepada pemerintah daerah (Pemda) terkait penyusunan LKPD TA 2023. Penyusunan itu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Melalui momentum Rakor ini, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023,” katanya di Grand Mercure Hotel, Jakarta.

Hendriwan menyampaikan, Kemendagri bersama dengan stakeholder terkait telah melakukan penandatanganan Berita Acara tentang Pembahasan Rencana Pemeriksaan atas LKPD TA 2023, pasca-penetapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai aplikasi umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Penandatanganan dilaksanakan Kemendagri bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Kemendagri dalam hal ini akan memfasilitasi koordinasi dengan Pemda dan penyedia sistem informasi lainnya di luar Financial Management Information System (FMIS) dan SIPD untuk mendukung BPK dalam melakukan pemeriksaan LKPD tahun 2023.

“Kemendagri menyediakan data SIPD untuk penyusunan LKPD tahun 2023 unaudited pada pengguna SIPD, data SIPD terkait koreksi audit dan/atau subsequent event LKPD tahun 2023, data SIPD-RI terkait Subsequent Event LKPD tahun 2023 yang merupakan transaksi LKPD tahun 2024, dan data SIPD-RI untuk periode tahun 2024 sampai dengan selesainya penyusunan LKPD tahun 2023 unaudited data SIPD untuk penyusunan LKPD tahun 2023 audited pada Pemda pengguna SIPD,” ungkap Hendriwan.

Lebih lanjut dia mengatakan, 2023 merupakan tahun kesepuluh bagi Pemda seluruh Indonesia dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

"Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan serta perubahan kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya," tuturnya.

Lebih jauh, Pemda diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Melalui Rakor ini diharapkan dapat membantu Pemda untuk bisa meningkatkan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan Pemda, sehingga LKPD dapat disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, meningkatnya pemahaman pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyusunan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," tegasnya.

Sebagai informasi, Rakor ini menghadirkan beberapa narasumber ahli, antara lain Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pusdatin, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Anggota Kelompok Kerja KSAP, serta Senior Consultant PFM MDTF World Bank.

Di sisi lain, hadir pula dalam Rakor ini perwakilan dari Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemendagri maupun Pemda.

(Puspen Kemendagri)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com