Jakarta - Untuk  memastikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tepat sasaran, Kementerian sosial (Kemensos) meminta pengawasan berlapis, serta peran masyarakat.

Hal ini disampaikan sekretaris jenderal kemensos Harry Hikmat, dikutip dari laman kemensos, senin (11/04/2022).

"Kita minta masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs cekbansos, sehingga data penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT ) penerima BLT minyak goreng tepat sasaran," ujar Harry Hikmat.

Untuk menghindari penyalahgunaan dana bantuan tersebut, Harry minta masyarakat harus bisa mengakses aplikasi berbasis teknologi digital, sehingga masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pengawasan.

Harry juga meminta masyarakat mengecek di laman cekbansos sesuai KTP, melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu 'usul' dan 'sanggah'.

Jika kedapatan ada mayarakat  yang layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error  (tidak layak tapi menerima bantuan)

Kemensos juga menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit, teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan.

"Sekarang sudah ada teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit, untuk memantau kondisi rumah yang menerima bantuan. Jika satelit kurang memadai, kami dibantu oleh pejuang muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah," ujarnya.

H'arry juga mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau sp4n lapor! yang dapat melalui tautan www.lapor.go.id.

Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait.

Harry menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, seperti kepolisian negara republik indonesia (Polri), Kejaksaaan RI, komisi pemberantasan korupsi (KPK), hingga pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). (Nia).