LSM BAKORNAS Pertanyakan Penggunaan Dana Hibah dari Kemenhub, Kadishub Depok Bungkam
Senin, 05-02-2024 - 17:41:28 WIB
Baca juga:
   
 

Depok - Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (LSM BAKORNAS) mempertanyakan transparansi realisasi penggunaan dana hibah dari kementrian Perhubungan sebesar Rp.4.931.000.000,00  (Empat Milliar sembilan ratus tiga puluh satu juta  rupiah) namun Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok tak merespon hal yang dipertanyakan LSM BAKORNAS tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hermanto, S.Pd.K selaku ketua umum  LSM BAKORNAS, “kami telah mengrimkan surat Permohonan Klarifikasi Realisasi Penggunaan Dana Hibah Dari Kementrian Perhubungan pada tanggal  18 Agustus  2023 dengan nomor surat : 014/DPP.BAKORNAS/P.K/VIII/2023, namun surat kami tak direspon oleh kepala dinas perhubungan kota Depok, sehingga kami mengirimkan surat kedua pada tanggal  28 Agustus  2023 dengan nomor surat : 016/DPP.BAKORNAS/P.K/VIII/2023.”

Seterusnya Ia mengatakan, hari ini (05/02/24) kami telah melayangkan surat keberatan terhadap Kepala dinas perhubungan kota Depok,  dengan nomor surat : 004/DPP/BAKORNAS/Perm - /II/2024. Karena menurut kami penggunaan Dana Hibah itu harus transparan dan dipublikasikan ke khalayak ramai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara.

Paparnya, publik harus tahu kalau Pemkot Depok dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Depok mendapat dana hibah dari kementrian, sehingga harus jelas penggunaannya dan apa dampak manfaatnya terhadap masyarakat dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam surat keberatannya LSM BAKORNAS menyampaikan beberapa hal diantaranya :
1)    Bahwa, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok selaku pejabat publik tidak kooperatif terhadap lembaga masyarakat yang memperjuangkan hak masyarakat atas transparansi penggunaan uang negara.

2)    Dengan bungkamnya kepala dinas perhubungan kota Depok LSM BAKORNAS menyebutkan hal itu menimbulkan dugaan bagi masyarakat bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok telah berupaya menghalang halangi hak lembaga masyarakat menuntut penjelasan dan transparansi terhadap detail  penggunaan Dana Hibah yang berasal dari Kementrian Perhubungan.

3)    Bahwa, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok telah mengabaikan :

a)    Undang - Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN)

b)    Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

c)    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

d)    UU RI No. 15 Th. 2004 Tentang pemeriksaan Pengelolaan dan pertangung jawaban keuangan Negara

e)    Intruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemeberantasan Korupsi Tahun 2012.

f)    Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

g)    PP No. 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4)    LSM BAKORNAS menyebutkan, Jika tidak mampu transparan dalam menggunakan anggaran uang negara maka Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok tidak layak menjabat sebagai selaku pejabat publik.

5)    Bahwa apabila memang sengaja Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok tidak merespon dengan serius laporan dan permohonan klarifikasi sebagaimana yang tertuang dalam surat-surat sebelumnya, maka patut diduga keras bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok bertindak atau turut serta dalam mufakat dan bersekongkol terhadap dugaan perbuatan tindak pidana korupsi.

6)    LSM BAKORNAS berharap Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok dapat dengan segera mempublikasikan kepada publik dan khalayak ramai terkait detail penggunaan Dana Hibah Dari Kementrian Perhubungan sebesar Rp.4.931.000.000,00.

7)    Agar kiranya Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok dapat menghargai upaya lembaga masyarakat yang juga merupakan lembaga publik yang dilindungi hukum untuk menjalankan peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8)    Bahwa, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok telah mencoreng kehormatan Instansi dan lembaga yang dipimpinnya dengan tidak mampu terbuka dan transparan terhadap publik dan masyarakat terkait penggunaan Dana Hibah Dari Kementrian Perhubungan tahun 2022 sebesar Rp.4.931.000.000,00.

9)    Bahwa diperlukan tindak lanjut dan upaya Hukum terkait transparansi dan penjelasan dan penjabaran detail penggunaan dana hibah dari kementrian perhubungan pada tahun 2022.

10)    Bahwa perlunya sikap tegas Walikota Depok untuk menonaktifkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok dikarenakan sebagai pajabat publik tidak mampu memberikan teladan dan transparansi terhadap publik tentu hal itu berdampak pada buruknya kinerja Pemerintah Kota Depok   

Seterusnya,  Ketua Umum LSM BAKORNAS yang kerap disapa Anto menuturkan, Bahwa berdasarkan data yang didapatkan oleh Tim LSM BAKORNAS, pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Depok menerima Dana Hibah dari Kementrian Perhubungan sebesar Rp.4.931.000.000,00  sementara itu Anggaran bersumber dari APBD, yang dikelola Dinas perhubungan Kota Depok pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.91.103.434.990,00. Maka Jika dijumlahkan Anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Depok yaitu berjumlah Rp.96,034,434,990,00  sementara itu Saldo Kas Dinas Perhubungan Kota Depok per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.7.682.00,00.

Berdasarkan pemantauan LSM BAKORNAS dengan adanya anggaran yang sangat Fantastis tersebut berbanding terbalik dengan tidak ada program atau kegiatan, pembangunan dan perbelanjaan yang Signifikan dan menonjol daripada tahun- tahun sebelumnya.

Maka atas hal tersebut, kami ingin transparansi detail dana hibah tersebut. Bahkan sebaiknya kepala dinas perhubungan kota Depok mempublikasikan detail penggunaan dana hibah tersebut, tutur Anto yang merupakan aktivis nasional tersebut.

Saat awak media menanyakan langkah selanjutnya, Anto menegaskan akan terus mendorong agar penggunaan dana hibah tersebut di publikasikan secara mendetail kepada masyarakat dan publik. Jika ada indikasi korupsi atau pencucian uang tentu hal itu harus diusut tuntas oleh seluruh pihak dan lembaga terkait.

Kami juga akan bersurat ke kementerian Perhubungan terkait upaya yang telah kami lakukan dalam meminta hak masyarkat untuk transparan dalam realisasi penggunaan dana hibah tersebut, tutup Ketum BAKORNAS itu.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, informasi mengenai penyaluran dana hibah harus dipublikasikan secara digital, sebagaimana dikutip dari Kompas.com. “Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses sehingga bisa menjadi pengawas terkait penyaluran dan penggunaan dana,” paparnya.

"Kan sekarang Sistem Pemerintahan Berbasis Eektronik (SPBE), gitu caranya. Jadi, semua masyarakat ikut melihat, itu berapa nilai lalu kemana anggarannya, itu harus dibuka semua," kata Trubus.

Sampai berita ini ditanyangkan belum ada respon dan jawaban kepala dinas perhubungan kota Depok terkait apa yang dipertanyakan LSM BAKORNAS tersebut.


 


(Rilis)




 
Berita Lainnya :
  • NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
  • Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
  • Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    02 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    03 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    04 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    05 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    06 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    07 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    08 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    09 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    10 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    11 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    12 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    13 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    14 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    15 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    16 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    17 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    18 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    19 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    20 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    21 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    22 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com