Percepat Penandatanganan PKS, Dukcapil Gelar Rapat dengan 57 Lembaga Pengguna
Selasa, 23-01-2024 - 23:30:38 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ingin mempercepat proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terhadap lembaga pengguna data kependudukan. Untuk itu Direktorat Integrasi Data Nasional Ditjen Dukcapil Kemendagri mengundang 57 lembaga pengguna untuk rapat pembahasan, Selasa (23/1/2024).

Rapat ini sangat penting menyusul keluarnya Surat Izin Mendagri kepada Dirjen Dukcapil melalui Surat Kuasa Nomor: 400.8.1.2/431/SJ pada 22 Januari 2024, perihal Pemberian Hak Akses Data Kependudukan.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam arahannya menegaskan kepada 57 pengguna yang hadir agar segera menandatangani PKS supaya proses top-up dapat dilakukan kembali. Proses top-up dimaksud adalah pembelian kuota akses PNBP berdasarkan PP No. 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri sejak 28 Maret 2023. 

Dirjen Teguh juga menekankan perlunya pembaharuan PKS untuk mengakomodasi perubahan peraturan yang mencakup lebih dari 50 persen klausul dalam PKS. "Semua adendum perpanjangan jangka waktu harus dituangkan kembali dalam format PKS baru," tambahnya.

Dari hasil rapat, diketahui dari total 57 lembaga pengguna yang telah mendapatkan Surat Izin Menteri sebanyak 48 lembaga telah mengambil Naskah PKS untuk ditandatangani.

Hingga Selasa pukul 17.28, sebanyak 5 lembaga pengguna telah menandatangani PKS. Mereka adalah PT Suzuki Finance Indonesia, PT Kredit Pintar Indonesia, PT Bank Mandiri Taspen, PT Sucor Sekuritas, dan PT Panin Sekuritas Tbk,

Dirjen Dukcapil menjelaskan, "Langkah berikutnya melibatkan tanda tangan saya dan dilanjutkan dengan pembahasan petunjuk pelaksanaan (Juknis) secara paralel," ucapnya.

Dirjen Teguh berharap, proses percepatan penandatanganan PKS ini bakal memberikan kejelasan hukum dan meningkatkan kualitas kerja sama antara lembaga pemerintah dan swasta dalam pemanfaatan data kependudukan.

(Rilis)




 
Berita Lainnya :
  • Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    02 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    03 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    04 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    05 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    06 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    07 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    08 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    09 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    10 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    11 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    12 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    13 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    14 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    15 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    16 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    17 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    18 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    19 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    20 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    21 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    22 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com