Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, yakin konflik yang terjadi di Tanah Papua bisa segera diselesaikan melalui negosiasi atau perundingan damai antara pihak-pihak terkait.

"Penghentian konflik bersenjata yang telah menimbulkan banyak korban di Papua menjadi misi utama Komnas HAM," kata Ahmad Taufan di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (23/3/2022).

Ahmad Taufan mennyebut, Komnas HAM telah melakukan sejumlah upaya terkait konflik di Tanah Papua, salah satunya dengan penjajakan dialog damai dengan menemui berbagai pihak di Papua pada 16 hingga 23 Maret 2022.

Komnas HAM juga secara intensif memonitor dan mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran HAM dan tindak pidana kekerasan lainnya, baik yang dilakukan aparat TNI dan Polri maupun Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Sementara untuk pelanggaran HAM berat, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan kasus Wamena, Wasior, dan Paniai. Hasil penyelidikan kasus-kasus tersebut, telah diserahkan ke Jaksa Agung untuk menindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan pengadilan HAM. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pihaknya mengatakan, telah berulang kali bertemu Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) maupun Jaksa Agung guna meminta penyelesaian secara konkret, supaya tidak terjadi impunitas atas pelanggaran HAM berat khususnya di Papua.

"Langkah konkret ini juga penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap sikap pemerintah Indonesia," ujarnya.

Ahmad Taufan juga memaparkan, apa yang dilakukan Komnas HAM saat ini merupakan tahap awal dari proses resolusi konflik menyeluruh dan upaya damai di Papua.

Komnas HAM dalam tahap awal, berupaya mendengarkan dan meminta pendapat dari tokoh-tokoh kunci, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk mendengarkan tokoh dari kalangan agama, adat, dan intelektual atau cendekiawan.

Langkah penghentian kekerasan dan konflik bersenjata menjadi isu pokok yang akan dibicarakan dan isu-isu resolusi konflik yang ingin diajukan kepada Pemerintah Indonesia.

Kemudian ujar Ahmad Taufan, Komnas HAM akan menyampaikan ke Presiden untuk dilakukan pertemuan dan negosiasi antara pihak-pihak terkait serta tokoh-tokoh kunci lain dengan mekanisme negosiasi yang disepakati bersama. (Mca)