Beberkan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten dan Kota, Kepala BSKDN Harap Pengelolaan Keuangan Daerah Semakin Baik
Rabu, 20-12-2023 - 11:28:35 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo berharap pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Hal itu, sejalan dengan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran (TA) 2022 yang dibeberkannya secara virtual dari Aula BSKDN pada Senin, 18 Desember 2023.

Yusharto menjelaskan, hasil pengukuran IPKD pemerintah provinsi ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri. Sementara, hasil pengukuran IPKD untuk pemerintah kabupaten dan kota ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Gubernur. Adapun penghargaan IPKD diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang mendapat peringkat baik di masing-masing klaster. "Ada klaster kapasitas fiskal daerah tinggi, sedang dan rendah," ungkapnya.

Kabupaten Paser memperoleh nilai IPKD tertinggi dalam klaster kapasitas fiskal daerah tinggi dengan total nilai 82,649. Selanjutnya, Kabupaten Tojo Una-Una juga mendapatkan nilai IPKD tertinggi yakni 84,252 dalam klaster kapasitas fiskal daerah sedang. Sementara itu, daerah dengan kapasitas fiskal rendah yang mendapat nilai IPKD tertinggi adalah Kabupaten Soppeng dengan total nilai mencapai 84, 436.

Tidak hanya hasil pengukuran IPKD kabupaten, Yusharto juga membeberkan hasil pengukuran IPKD Kota. Kota dengan nilai tertinggi dari klaster kapasitas fiskal daerah tinggi ditempati oleh Kota Semarang dengan nilai 81, 881. Kota Banjarmasin dengan nilai 82,063 juga menjadi kota dengan IPKD yang tinggi dari klaster kapasitas fiskal daerah sedang. Selanjutnya, Kota Pekalongan menjadi kota dengan nilai IPKD tertinggi dari klaster kemampuan fiskal daerah rendah dengan total  nilai 80, 859.

"Harapan kami bahwa dengan adanya pengukuran IPKD ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada periode tertentu," jelasnya.

Dia menegaskan pengukuran IPKD  menggunakan enam dimensi penting. Dimensi itu  meliputi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Transparansi keuangan daerah; Penyerapan anggaran; Kondisi keuangan daerah; dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"Pengukuran IPKD ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat semakin membaiknya pengelolaan keuangan daerah akan sangat berdampak terhadap kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan di daerah," pungkasnya. (Rls)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com