BSKDN Kemendagri Sampaikan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Senin, 18-12-2023 - 19:48:21 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Sejalan dengan itu, Kepala BSKDN memacu pemerintah daerah (Pemda) untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara optimal guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

"Harapan kami melalui pengukuran IPKD ini pemerintah provinsi, kabupaten dan kota  dapat termotivasi dan terpacu untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing," ungkap Yusharto dalam Webinar Hasil Pengukuran IPKD secara virtual dari Aula BSKDN pada Senin, 18 Desember 2023.

Yusharto menerangkan, pada tahun 2023, pihaknya telah melakukan pengukuran terhadap IPKD TA 2022 pada seluruh Provinsi menggunakan enam dimensi penting. Dimensi itu  meliputi esesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Transparansi keuangan daerah; Penyerapan anggaran; Kondisi keuangan daerah; dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasilnya, diperoleh tiga provinsi dengan nilai IPKD tertinggi sesuai dengan klaster kapasitas fiskal daerah masing-masing. Nilai IPKD tertinggi untuk kategori provinsi dengan klaster kapasistas  fiskal  daerah tinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Barat dengan nilai 80,879. Nilai IPKD tertinggi juga dicapai oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan klaster kapasitas fiskal daerah sedang dengan nilai IPKD sebesar 86,599.  Sementara itu, nilai IPKD tertinggi untuk provinsi dengan klaster fiskal daerah rendah dicapai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai 87,327.

"Hasil pengukuran IPKD pemerintah provinsi ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri. Sementara, hasil pengukurang IPKD untuk pemerintah kabupaten dan kota ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Gubernur," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto berharap  kontribusi Pemda  dalam penginputan data ke dalam aplikasi IPKD ke depannya akan semakin meningkat. Tidak hanya itu, Yusharto juga mengimbau agar Pemda melakukan penginputan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami berharap kontribusi daerah akan meningkat dari waktu ke waktu. Begitu juga terkait perbaikan penginputan yang harus terus diperhatikan karena mempengaruhi nilai IPKD yang dihasilkan," pungkasnya. (Rls)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com